BANDA ACEH — Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi di Aceh.
Pemanfaatan AI dinilai membuka peluang untuk membantu pemerintah daerah mengolah data, meningkatkan efisiensi pekerjaan, mendukung analisis keselamatan lalu lintas hingga memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dinas Perhubungan se-Aceh yang diikuti para Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Aceh serta pejabat struktural Dinas Perhubungan Aceh.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Multimoda, Selasa (15/8).
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan perkembangan teknologi, termasuk AI, perlu dilihat sebagai instrumen pendukung dalam menjawab semakin kompleksnya persoalan transportasi.
Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu berbagai pekerjaan teknis maupun administratif di sektor perhubungan. Namun, teknologi tersebut tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti manusia dalam mengambil keputusan maupun menetapkan kebijakan.
“AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan kita, terutama dalam pengolahan dan analisis data. Tetapi keputusan dan kebijakan tetap berada pada manusia,” kata Faisal.
Ia menjelaskan, pemanfaatan AI ke depan dapat diarahkan untuk membantu manajemen lalu lintas, menganalisis data kecelakaan, memetakan titik-titik rawan kecelakaan, mengoptimalkan pelayanan transportasi serta mendukung pekerjaan administratif.
Menurut Faisal, kebutuhan terhadap pengolahan data yang lebih baik menjadi semakin penting karena persoalan transportasi di Aceh terus berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah kendaraan.
Ribuan Kecelakaan Terjadi Sepanjang 2025
Dalam Rakornis tersebut, Faisal juga memaparkan kondisi keselamatan lalu lintas di Aceh.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 3.068 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Aceh sepanjang 2025.
Dari jumlah tersebut, tercatat 604 orang meninggal dunia, 366 orang mengalami luka berat dan 4.460 orang mengalami luka ringan.
Yang menjadi perhatian, mayoritas korban kecelakaan berada pada kelompok usia produktif, yakni sekitar 18 hingga 40 tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keselamatan transportasi tidak hanya berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi pengguna jalan.
Karena itu, penguatan sistem keselamatan lalu lintas dan pemanfaatan data menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan sektor perhubungan di Aceh.
Teknologi seperti AI, menurut Faisal, dapat membantu pemerintah mengidentifikasi pola kecelakaan berdasarkan lokasi, waktu maupun faktor tertentu sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Jumlah Kendaraan Melonjak, Panjang Jalan Bertambah Terbatas
Selain angka kecelakaan, Rakornis juga membahas perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Aceh.
Pada 2026, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Aceh telah mencapai sekitar 3,02 juta unit.
Jumlah tersebut meningkat sekitar 709 ribu unit atau 31 persen dibandingkan 2020.
Di sisi lain, pertumbuhan panjang jalan tidak mengalami peningkatan dengan laju yang sama. Pada 2025, total panjang jalan di Aceh tercatat sekitar 23.874 kilometer.
Dalam kurun enam tahun, penambahan panjang jalan hanya sekitar 242 kilometer atau 1,02 persen.
Kesenjangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan penambahan infrastruktur jalan tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi pemerintah.
Kondisi ini juga menuntut adanya pengelolaan transportasi yang semakin berbasis data agar kebijakan yang diambil dapat menyesuaikan dengan perkembangan mobilitas masyarakat.
Angkutan Ilegal hingga Persoalan ODOL Masih Jadi Tantangan
Faisal juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang masih dihadapi sektor perhubungan di Aceh.
Di antaranya keberadaan angkutan yang belum memiliki kelengkapan perizinan serta penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang hingga kini masih jauh dari harapan.
Persoalan ODOL menjadi perhatian karena berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan sekaligus kondisi dan umur layanan infrastruktur jalan.
Selain persoalan kendaraan angkutan, aspek keselamatan jalan juga masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Beberapa di antaranya berupa minimnya penerangan jalan dan rambu lalu lintas, kondisi jalan berlubang, serta keberadaan hewan ternak yang masuk ke badan jalan, termasuk pada ruas jalan tol.
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan secara terpadu antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, pengelola jalan dan pemangku kepentingan lainnya.
Dishub Diminta Adaptif Hadapi Perubahan Teknologi
Melalui Rakornis, jajaran Dinas Perhubungan se-Aceh didorong untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan transportasi.
Pemanfaatan AI diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari transformasi digital sektor perhubungan, terutama dalam menyediakan informasi dan analisis yang lebih cepat untuk mendukung pekerjaan.
Namun, penerapan teknologi tetap harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, AI tidak ditempatkan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai alat bantu yang dapat memperkuat kemampuan aparatur dalam membaca data, mengidentifikasi persoalan dan menyusun langkah penanganan.
Rakornis Dishub se-Aceh menjadi momentum untuk menyatukan pemahaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengenai tantangan transportasi ke depan, mulai dari keselamatan lalu lintas, pertumbuhan kendaraan, pengawasan angkutan, penanganan ODOL hingga pemanfaatan teknologi.
Transformasi sektor transportasi pada akhirnya tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas tata kelola, koordinasi antarlembaga dan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang aman serta efektif kepada masyarakat.(**)
