BANDA ACEH – Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Aceh menunjukkan komitmen kuat dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kian mengkhawatirkan. Melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh, Rabu (15/4/2026), berbagai langkah strategis disepakati guna membenahi sistem transportasi secara menyeluruh di provinsi tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, menegaskan bahwa upaya penanganan kecelakaan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menyoroti pentingnya penguatan pengawasan di lapangan serta keseragaman data antarinstansi agar penanganan kasus kecelakaan dapat dilakukan secara lebih akurat dan komprehensif.
Menurut Faisal, selama ini masih ditemukan banyak kejadian kecelakaan yang belum tercatat secara utuh dalam sistem pelaporan. Hal ini menjadi kendala dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh pihak, mulai dari kepolisian, rumah sakit, hingga instansi terkait lainnya, dapat berbagi data secara terbuka dan terintegrasi.
“Pengawasan harus diperketat dan data harus sinkron. Tanpa itu, kita akan kesulitan membaca kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Selain persoalan data, Dishub Aceh juga menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan sejumlah perusahaan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) terhadap regulasi yang berlaku. Mulai dari kelengkapan perizinan hingga standar keselamatan kendaraan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
Faisal menegaskan, pendekatan persuasif yang selama ini dilakukan tidak lagi cukup. Ke depan, langkah tegas akan diambil, termasuk pemberian sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, maka upaya kita akan dianggap tidak serius. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Dishub Aceh bersama Forum LLAJ telah menjalankan sejumlah langkah awal, seperti sosialisasi perizinan kepada pelaku usaha transportasi, pelaksanaan ramp check untuk memastikan kelayakan kendaraan, serta peningkatan pengawasan operasional di lapangan.
Dalam rapat tersebut juga disepakati rencana aksi bersama (action plan) yang dibagi dalam program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye keselamatan lalu lintas, publikasi terhadap perusahaan angkutan yang melanggar, serta pelaksanaan razia terpadu yang menyasar kendaraan umum maupun kendaraan berpelat hitam yang beroperasi secara ilegal.
Tak hanya itu, langkah tegas berupa pembekuan hingga pencabutan izin juga akan diberlakukan bagi pelanggar berat. Pemeriksaan kesehatan pengemudi, termasuk tes urin, turut menjadi bagian dari upaya memastikan keselamatan perjalanan.
Sementara itu, untuk jangka panjang, Forum LLAJ Aceh berencana membangun sistem digital terintegrasi yang mampu memantau aktivitas perusahaan angkutan dan pengemudi secara real time. Sistem ini diharapkan dapat menjadi basis data terpadu yang memudahkan pengambilan kebijakan serta meningkatkan transparansi dalam pengawasan transportasi.
Melalui langkah-langkah komprehensif ini, Pemerintah Aceh berharap dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan di masa mendatang.(**)
