Ketua DPRK Banda Aceh Minta PLN Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana

Parlementaria39 Dilihat

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, S.T., mendorong PT PLN agar semakin sigap dan antisipatif dalam menghadapi potensi bencana yang dapat mengganggu pasokan listrik di Kota Banda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Irwansyah saat menerima kunjungan silaturahmi Manajer PLN UP3 Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar yang baru, Husni, bersama jajaran, di ruang kerja Ketua DPRK Banda Aceh, Senin (31/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara DPRK Banda Aceh dengan PLN, khususnya dalam membahas kondisi kelistrikan Aceh setelah terjadinya bencana serta langkah-langkah antisipasi yang perlu disiapkan menghadapi kemungkinan bencana di masa mendatang.

Irwansyah mengatakan, berbagai persoalan terkait kelistrikan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pengalaman gangguan listrik akibat bencana sebelumnya harus menjadi pelajaran bersama agar sistem kelistrikan, khususnya untuk ibu kota Provinsi Aceh, semakin kuat dan memiliki langkah mitigasi yang lebih baik.

Ia menilai, gangguan listrik dalam kondisi bencana tidak hanya berdampak terhadap penerangan rumah warga. Ketika pasokan listrik terhenti dalam waktu cukup lama, berbagai aktivitas masyarakat dan pelayanan publik juga dapat ikut terganggu.

Karena itu, menurut Irwansyah, PLN perlu memiliki pola penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan setelah gangguan terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

Irwansyah juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa bencana sebelumnya dirinya sempat bersikap kritis dan vokal terhadap PLN. Ia menegaskan, sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respons terhadap keluhan serta kesulitan yang dirasakan masyarakat akibat terganggunya pasokan listrik.

Di sisi lain, Irwansyah memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PLN Aceh yang telah bekerja melakukan normalisasi pasokan listrik setelah bencana. Menurutnya, upaya pemulihan tersebut patut diapresiasi karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan berbagai aktivitas di daerah.

Minta Sistem Cadangan Diperkuat

Pengalaman gangguan listrik sebelumnya, kata Irwansyah, menunjukkan pentingnya memiliki sistem kelistrikan yang lebih tangguh dan mampu menghadapi kondisi darurat.

Ia mendorong PLN menyiagakan sumber pembangkit atau sistem penyangga khusus untuk Kota Banda Aceh sehingga ketika terjadi gangguan besar pada jaringan utama, pasokan listrik di ibu kota provinsi tetap dapat dipertahankan.

Salah satu yang turut menjadi perhatian adalah optimalisasi PLTD Lueng Bata sebagai salah satu penyangga pasokan energi ketika terjadi kondisi darurat atau bencana. Usulan tersebut dinilai penting mengingat Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan berbagai aktivitas masyarakat di Aceh.

Irwansyah menilai, pemadaman listrik akibat gangguan pada jaringan interkoneksi di wilayah lain sebelumnya telah memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat Banda Aceh. Bahkan ketika wilayah ibu kota tidak secara langsung mengalami bencana tertentu, gangguan terhadap sistem kelistrikan tetap dapat melumpuhkan berbagai aktivitas.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan energi harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem mitigasi bencana.

Dengan adanya pembangkit atau sumber energi cadangan yang siap digunakan, diharapkan fasilitas pelayanan publik, fasilitas kesehatan, sarana komunikasi, distribusi air bersih, aktivitas perdagangan, hingga kebutuhan rumah tangga masyarakat tetap dapat berjalan ketika terjadi gangguan pada sistem utama.

Dorong Kolaborasi Bantu Masyarakat

Selain membahas ketahanan kelistrikan menghadapi bencana, pertemuan tersebut juga membuka peluang kolaborasi antara PLN dan DPRK Banda Aceh dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses listrik.

Irwansyah menyampaikan bahwa masih terdapat kemungkinan warga yang memiliki rumah layak huni tetapi belum memiliki meteran listrik. Untuk itu, ia mendorong adanya perhatian dan dukungan melalui program sosial PLN dengan tetap mengikuti mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Ia bahkan membuka ruang bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan kondisi tersebut agar dapat diadvokasi dan dicarikan solusi bersama pihak PLN.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa sinergi DPRK dan PLN tidak hanya diarahkan pada persoalan teknis kelistrikan, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan dan kepentingan masyarakat.

Bagi masyarakat, keberadaan listrik bukan sekadar kebutuhan untuk penerangan, melainkan telah menjadi bagian penting dalam menunjang pendidikan, pekerjaan, usaha, komunikasi, pelayanan publik hingga aktivitas keagamaan.

PLN Siap Perkuat Komunikasi

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar, Husni, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan komunikasi yang diberikan Ketua DPRK Banda Aceh.

Husni menyatakan komitmennya untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang semakin baik dengan DPRK Banda Aceh maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu PLN dalam memahami persoalan kelistrikan yang dihadapi masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Pertemuan antara DPRK Banda Aceh dan jajaran PLN itu pun menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi yang lebih kuat antara lembaga legislatif dan penyedia layanan kelistrikan.

Ke depan, PLN diharapkan tidak hanya bergerak cepat ketika gangguan sudah terjadi, tetapi juga mampu melakukan pemetaan risiko, menyiapkan sumber energi cadangan, memperkuat jaringan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

Bagi Banda Aceh, penguatan sistem kelistrikan menjadi hal strategis. Sebab, ketika bencana terjadi, masyarakat membutuhkan bukan hanya respons cepat dalam penanganan darurat, tetapi juga kepastian bahwa layanan dasar tetap dapat berjalan.

Sinergi antara DPRK Banda Aceh, PLN dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan sistem kelistrikan yang semakin andal, tangguh dan siap menghadapi situasi darurat, sehingga kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.(**)