JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, untuk melihat secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memastikan penanganan bencana tersebut berjalan cepat, terpadu, dan optimal.
Langkah Presiden Prabowo turun langsung ke lapangan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Pemerintah tidak ingin penanganan hanya dilakukan melalui koordinasi dari pusat, tetapi memastikan seluruh unsur terkait bergerak bersama di lapangan untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan kebakaran.
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada jajaran utama TNI dan Polri untuk turun langsung ke empat provinsi terdampak karhutla di Kalimantan. Para pejabat utama tersebut diminta berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat di wilayah, serta masyarakat setempat agar upaya pemadaman dan penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu.
Pembagian tugas tersebut dilakukan dengan menempatkan unsur pimpinan TNI-Polri di masing-masing wilayah. Di Kalimantan Barat, penanganan dikoordinasikan oleh Panglima TNI dan Kapolri.
Sementara di Kalimantan Tengah, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri untuk memimpin penguatan penanganan karhutla bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Untuk Kalimantan Selatan, penanganan melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri. Adapun di Kalimantan Timur, Presiden menugaskan Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri.
Pembagian tugas tersebut diharapkan mempercepat mobilisasi personel, peralatan, serta sumber daya yang diperlukan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu kunci agar titik-titik api dapat segera dikendalikan dan dampak karhutla tidak semakin meluas.
Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh jajaran bekerja secepat mungkin dan mengerahkan kemampuan secara optimal. Prioritas utama adalah memastikan masyarakat yang terdampak dapat terlindungi serta aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan normal.
Selain penanganan di lapangan, Presiden juga memberikan perhatian terhadap aspek penegakan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam proses penanganan karhutla diminta ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Instruksi tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, perlindungan masyarakat, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dengan turun langsung ke Kalimantan, Presiden Prabowo ingin memastikan seluruh instruksi yang telah diberikan benar-benar dilaksanakan secara efektif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat diharapkan terus memperkuat koordinasi hingga kondisi karhutla dapat dikendalikan.
Kecepatan respons menjadi sangat penting mengingat kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, lingkungan, kualitas udara, hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, seluruh unsur yang telah ditugaskan diminta bekerja secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Presiden juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal setelah kondisi di wilayah terdampak berhasil dikendalikan.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla mendapatkan perhatian penuh di tingkat nasional sekaligus mendorong seluruh jajaran bergerak cepat menghadapi situasi di lapangan.
— TIW —
#CatatanSeskab
