Banda Aceh – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Diwarsyah, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam memastikan program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam acara yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh itu, Muhammad Diwarsyah hadir mewakili Pemerintah Aceh untuk menerima sekaligus menindaklanjuti hasil pemeriksaan kinerja terhadap sejumlah program strategis daerah pada Semester II Tahun 2025. Penyerahan laporan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
Momentum penyerahan LHP ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan BPK guna memastikan penggunaan anggaran negara dan daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemeriksaan kinerja tidak hanya menilai kepatuhan administrasi, tetapi juga mengukur tingkat keberhasilan program dalam mencapai target pembangunan.
Muhammad Diwarsyah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK sebagai langkah perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi strategis bagi seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran.
“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi acuan penting bagi Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Kami akan memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh jajaran,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan tersebut juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah Aceh terus mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.
Penyerahan LHP kinerja ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan di Aceh, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
Acara berlangsung khidmat dan ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran BPK RI Perwakilan Aceh dan para perwakilan pemerintah daerah yang hadir.(**)
