Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan Rp5 juta per keluarga bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra. Bantuan tersebut ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascabencana.
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai mengikuti rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Rabu (7/1/2025). Menurutnya, bantuan ini diharapkan mampu membantu keluarga terdampak untuk bangkit secara bertahap melalui usaha rintisan maupun peningkatan keterampilan.
“Diharapkan bantuan ini bisa membuat keluarga-keluarga terdampak kembali pulih secara bertahap lewat usaha-usaha rintisan atau peningkatan keterampilan. Indeks dukungannya sebesar Rp5 juta per keluarga,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan data korban yang telah ditandatangani oleh kepala daerah terdampak dan diverifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proses pendampingan nantinya akan melibatkan lintas kementerian agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Tentu pendampingannya dilakukan bersama Kementerian Sosial dan kementerian lainnya. Jika Keluarga Penerima Manfaat memiliki usaha UMKM, maka pendampingannya bersama Kementerian UMKM. Jika pekerja migran, pendampingannya dilakukan bersama Kementerian P2MI,” jelasnya.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa bantuan Rp5 juta tersebut merupakan bagian dari skema pemberdayaan masyarakat setelah fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Setelah rehabilitasi dan rekonstruksi, ada bantuan Rp5 juta untuk pemberdayaan. Pemberdayaan inilah yang dilakukan lintas kementerian dan sektor secara bersinergi untuk menambah dan memperkuat pemulihan masyarakat,” kata Cak Imin.
Sementara itu, berdasarkan data BNPB per Selasa (6/1/2025), jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra tercatat mencapai 1.178 jiwa. Jumlah pengungsi juga dilaporkan menurun menjadi 242.174 jiwa.
Di Provinsi Aceh, tercatat masih terdapat sembilan kabupaten/kota yang berstatus perpanjangan tanggap darurat, sementara sembilan kabupaten/kota lainnya telah memasuki fase transisi darurat. Adapun di Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat, seluruh wilayah terdampak kini telah beralih ke fase transisi darurat, termasuk Kabupaten Agam di Sumatra Barat.
Pemerintah berharap, melalui sinergi lintas sektor dan program pemberdayaan ini, para korban bencana dapat segera bangkit, mandiri secara ekonomi, serta kembali menjalani kehidupan yang lebih baik pascabencana.(**)
