Aceh Tamiang – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah daerah di Sumatera yang hingga kini belum sempat dikunjunginya pascabencana banjir bandang dan longsor. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).
Prabowo mengakui telah menerima laporan dari berbagai pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri dan para gubernur, terkait banyaknya kepala daerah yang mempertanyakan belum adanya kunjungan Presiden ke wilayah mereka yang juga terdampak bencana.
“Saya tahu, saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri dan dari gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya, ‘Kok Presiden belum sampai?’ Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, keterbatasan waktu dan kondisi lapangan membuat kunjungan kerja difokuskan pada daerah-daerah yang sedang menjalankan agenda penting penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh wilayah terdampak menghadapi tingkat kesulitan yang sama beratnya.
“Saya pilih, atau saya disarankan hadir, di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar,” katanya.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap mengupayakan kunjungan ke daerah lain yang terdampak cukup parah. Rencana tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada Gubernur Aceh serta Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari koordinasi lanjutan penanganan bencana.
“Nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi,” ujarnya.
Pernyataan Presiden ini muncul di tengah sorotan sejumlah kepala daerah terkait kehadiran pemerintah pusat di wilayah mereka. Sebelumnya, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil secara terbuka mempertanyakan ketidakhadiran Presiden di daerahnya, meskipun banjir dan longsor yang terjadi dinilai berdampak luas terhadap masyarakat.
“Pak Presiden selalu ke Tamiang, ke Takengon, Aceh Tengah, dan juga hadir di Pidie Jaya. Tapi di Aceh Utara kayaknya, apa enggak tahu ada banjir?” kata Ismail dalam pernyataannya.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat tidak hanya diukur dari kunjungan fisik semata, melainkan juga melalui dukungan kebijakan, anggaran, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan proses penanganan darurat hingga pemulihan berjalan optimal di seluruh wilayah terdampak bencana.(**)
