Banda Aceh – Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh menyampaikan pandangan terhadap Raqan APBK 2025 dalam paripurna yang digelar, Senin (11/11/2025) di Gedung DPRK Setempat.
Ketua Fraksi Gerindra, Ramza Harli SE menyampaikan sejumlah catatan terhadap Raqan APBK 2025 diantaranya, Fraksi Gerindra meminta Pj Wali Kota agar mengajukam Raqan APBK 2025 denga mempedomani KUA-PPAS yang telah ditetapkan dan sesuai arah dan kebijakan RPJP Kota Banda Aceh.
Kemudian meminta Pj Wali Kota Banda Aceh agar belanja daerah terstruktur sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas pendapatan daerah yang diterima secara rasional.
“Estimasi PAD harus terukur secara rasional sesuai dengan sumber yang benar-benar didapat untuk setiap semua potensi penerimaan daerah agar tidak terjadi lagi hutang seperti yang telah dialami pada periode yang lalu,” ujarnya.
Ramza melanjutkan, fraksi partai Gerindra juga meminta Pj Wali kota, rancangan anggaran yang diajukan harus pro rakyat sesuai kebutuhan prioritas masyarakat, mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, meningkatkan SDM masyarakat melalui pendidikan, menumbuhkembangkan UMKM, penegakan syariat Islam, persoalan PDAM, kesehatan dan kebutuhan vital lainnya.
“Kita juga meminta Pemko Banda Aceh agar mengalokasikan belanja pegawai dibawah 30 persen dari total belanja daerah. Karena bagi daerah yang maju, belanja kebutuhan publik harus lebih tinggi dari belanja operasional pemerintahan,” ujar Politisi Gerindra ini.[*]
