BANDA ACEH – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Pelatihan Service Excellent bagi 60 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 20–21 Oktober 2026, tersebut dipusatkan di Hotel Rasamala, Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh ASN yang berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Pelatihan Service Excellent atau pelayanan prima ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam membangun aparatur yang profesional, responsif, komunikatif, serta mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, sekaligus memperkuat sikap dan etika sebagai aparatur pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh dan dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dr. Drs. Samsul Bahri, M.Si.
Dalam sambutannya, Samsul Bahri menekankan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti setiap tahapan pelatihan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kapasitas diri dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang disampaikan oleh para narasumber profesional.
Ia berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan tidak hanya menjadi pengetahuan tambahan, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata ketika para peserta kembali menjalankan tugas di OPD masing-masing.
“Harapan kami kepada semua peserta pelatihan agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena narasumber yang hadir di sini adalah narasumber profesional pilihan yang sudah berpengalaman. Sehingga, setelah mengikuti pelatihan ini, semua peserta dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat sekembalinya pada OPD masing-masing,” ujar Samsul Bahri.
Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur tidak hanya dituntut menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan secara ramah, cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
Sikap profesional, kemampuan berkomunikasi, serta kesediaan memahami kebutuhan masyarakat merupakan bagian penting yang perlu terus dikembangkan oleh setiap ASN.
Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam pola kerja aparatur, terutama dalam membangun budaya pelayanan yang lebih terbuka, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tingkatkan Kompetensi dan Kepercayaan Masyarakat
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Dra. Emila Sovayana, M.Si., yang akrab disapa Emi, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa pelatihan Service Excellent diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan yang berkualitas juga menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Emi, ASN memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur harus dilakukan secara berkelanjutan, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik.
Pelayanan publik yang prima tidak hanya berkaitan dengan kecepatan dalam menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga mencakup kesopanan, ketepatan informasi, kemampuan merespons keluhan, serta kepastian dalam memberikan pelayanan.
Oleh sebab itu, para ASN diharapkan mampu menjadikan pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan sebagai bekal untuk memperbaiki kualitas pelayanan di unit kerja masing-masing.
“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya kita mendukung visi dan misi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2025–2029, yaitu Kota Kolaborasi, melalui penguatan kerja sama, koordinasi, dan sinergi aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Emi.
Ia menambahkan, semangat kolaborasi perlu diwujudkan melalui koordinasi yang baik antarpersonel maupun antar-OPD. Dengan kerja sama yang kuat, penyelenggaraan pelayanan di lingkungan pemerintah kota diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Penguatan kompetensi ASN juga menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang adaptif terhadap perubahan. Aparatur dituntut untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, serta menyesuaikan cara kerja dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik.
Hadirkan Narasumber Berpengalaman
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya.
Narasumber tersebut terdiri atas Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Dra. Emila Sovayana, M.Si.; Widyaiswara Ahli Madya, Dra. Santi Melvita, M.Pd.; serta pemateri dari Psikodista Konsultan dan Bank Syariah Indonesia.
Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memperkaya wawasan peserta mengenai pentingnya pelayanan prima, sekaligus memberikan perspektif yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Perpaduan materi dari unsur pemerintah, tenaga profesional, dan sektor perbankan juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman ASN mengenai standar pelayanan dan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai penerima layanan.
Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi BKPSDM Kota Banda Aceh dengan Banda Aceh Academy.
Melalui kegiatan tersebut, Pemko Banda Aceh berharap para peserta dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan di masing-masing OPD. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat merasakan perubahan nyata dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
Dengan penguatan kompetensi aparatur dan semangat kolaborasi, peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat terus berjalan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi pada periode pembangunan 2025–2029.(**)
