BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, menegaskan bahwa penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, karakteristik Banda Aceh sebagai kota jasa yang tidak memiliki banyak perusahaan besar menjadikan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.
Irwansyah menyampaikan bahwa keberadaan ribuan pelaku UMKM di Banda Aceh telah terbukti menjadi penopang ekonomi keluarga, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal. Karena itu, pemerintah dituntut hadir secara nyata melalui berbagai program pemberdayaan yang mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha.
“Kalau UMKM memang wajib diprioritaskan. Karena kalau bukan UMKM yang kita berdayakan dan kuatkan, tidak ada sektor lain yang bisa diandalkan. Banda Aceh tidak memiliki perusahaan-perusahaan besar yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujar Irwansyah di Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap UMKM tidak boleh hanya sebatas memberikan bantuan modal, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga pemasaran produk.
Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti strategi branding, pemasaran digital, desain produk, hingga cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Pemerintah juga diharapkan membantu memperkenalkan produk-produk lokal agar memiliki identitas yang kuat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, Irwansyah juga menyoroti pentingnya menghadirkan rumah kemasan sebagai fasilitas bersama bagi pelaku UMKM. Selama ini, kata dia, masih banyak produk usaha kecil yang memiliki kualitas baik, namun kurang diminati karena dikemas secara sederhana.
Ia menilai kemasan modern akan meningkatkan nilai jual produk sekaligus memberikan kepercayaan kepada konsumen. Dengan tampilan yang lebih menarik, produk UMKM Banda Aceh diyakini memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar nasional bahkan internasional.
“Rumah kemasan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Kalau kemasannya lebih modern dan elegan, tentu produk UMKM akan jauh lebih mudah dipasarkan,” katanya.
Irwansyah juga memberikan perhatian terhadap pentingnya memperluas ruang pemasaran bagi pelaku UMKM. Salah satu contoh yang dinilai berhasil adalah pelaksanaan Car Free Day (CFD) yang selama ini mampu menghadirkan ribuan pengunjung setiap pekan.
Menurutnya, banyak pedagang UMKM mengaku mampu memperoleh omzet lebih dari Rp5 juta hanya dalam waktu sekitar tiga jam selama kegiatan CFD berlangsung. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memiliki dampak ekonomi yang sangat positif.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengkaji kemungkinan memperluas kawasan maupun menambah titik penyelenggaraan CFD agar semakin banyak pelaku UMKM memperoleh kesempatan berjualan.
“Kalau memungkinkan, spot CFD bisa ditambah atau diperluas jangkauannya. Ini perlu dikaji karena dampaknya sangat baik terhadap peningkatan pendapatan UMKM,” ujarnya.
Tak hanya CFD, Irwansyah juga meminta pemerintah lebih aktif menggelar berbagai event kreatif, festival, bazar, dan kegiatan budaya yang mampu menarik kunjungan masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan transaksi para pelaku UMKM.
Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, serta kearifan lokal yang menjadi identitas Kota Banda Aceh.
Dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, Irwansyah juga berharap seluruh stand bagi pelaku UMKM dapat diberikan secara gratis. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku usaha tidak habis untuk membayar biaya sewa tempat.
“Kalau kegiatan pemerintah, sebaiknya stand UMKM digratiskan agar pendapatan mereka lebih maksimal. Kalau kegiatan swasta tentu menyesuaikan kebijakan penyelenggara,” katanya.
Selain membahas penguatan UMKM, Ketua DPRK Banda Aceh juga menyoroti belum adanya kawasan niche market atau pusat perdagangan yang representatif bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, persoalan PKL selama ini tidak cukup diselesaikan dengan penertiban semata.
Ia menilai pemerintah harus menghadirkan solusi berupa penyediaan lokasi khusus yang layak bagi para PKL untuk berjualan, lengkap dengan pengaturan zonasi dan jam operasional yang jelas. Sebab, para PKL juga merupakan bagian dari pelaku UMKM yang membutuhkan ruang usaha agar tetap dapat mencari nafkah.
“Kalau pemerintah melarang berjualan di pedestrian, maka harus ada lokasi alternatif yang disediakan. Jangan hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi yang adil bagi masyarakat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Irwansyah kembali menegaskan pentingnya memperbanyak program pelatihan bagi pelaku UMKM sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ekonomi Banda Aceh. Ia menilai program Banda Aceh Academy yang menjadi salah satu visi dan misi Pemerintah Kota dapat dijadikan wadah untuk meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan daya saing para pelaku usaha.
DPRK Banda Aceh, kata Irwansyah, siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah yang benar-benar berpihak kepada pengembangan UMKM. Ia optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, UMKM Banda Aceh akan mampu tumbuh menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(**)
