JAKARTA – Tokoh nasional asal Aceh dan mantan Ketua Komite I DPD RI periode 2014–2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.IP, menilai temuan migas raksasa di kawasan Andaman merupakan momentum penting yang dapat menentukan masa depan ekonomi Aceh. Penemuan yang dilakukan Mubadala Energy dan Harbour Energy tersebut disebut sebagai salah satu Giant Discovery terbesar di dunia dengan nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun.
“Jika dikonversi dengan harga energi global saat ini dan kurs rupiah sekitar Rp18.000 per dolar AS, nilai ekonomi total cadangan migas Andaman diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun. Ini adalah kekayaan luar biasa yang harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh,” kata Fachrul dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Mengacu pada data Kementerian ESDM dan SKK Migas, total potensi sumber daya migas di kawasan Andaman diperkirakan mencapai 4.965 juta barel minyak ekuivalen (MMBOE), dengan potensi gas bumi berkisar antara 6 hingga 11 triliun kaki kubik (TCF). Menurut Fachrul, besarnya potensi tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan skema pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi Aceh.
“Permintaan Gubernur Aceh untuk menunda sementara Plan of Development sampai ada kejelasan skema pengolahan di darat adalah langkah yang tepat. Jakarta tidak boleh hanya mengejar target produksi nasional dengan mengorbankan hak dan kepentingan daerah,” tegasnya.
Fachrul menjelaskan, pengolahan gas melalui fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Lhokseumawe, akan menciptakan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan penggunaan skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di tengah laut. Selain menghidupkan kembali infrastruktur energi yang telah ada, skema tersebut juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan industri turunan, membuka ribuan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah di tengah berkurangnya Dana Otonomi Khusus Aceh.
“Blok Andaman bukan sekadar proyek migas, tetapi menyangkut masa depan ekonomi Aceh dan keadilan bagi rakyatnya. Kekayaan alam Aceh tidak boleh kembali hanya menjadi sumber keuntungan bagi pihak luar, sementara masyarakat di daerah hanya menjadi penonton. Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya alam benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh,” pungkas Fachrul Razi. (R)
