Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat pemulihan infrastruktur di Provinsi Aceh pascabencana. Hingga awal Desember, BNPB memastikan pembangunan enam unit jembatan bailey telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan masyarakat untuk kembali menggerakkan roda aktivitas ekonomi dan sosial.
Enam jembatan bailey yang telah selesai 100 persen tersebut masing-masing berada di Teupin Mane, Teupin Reudeup, Jeumpa atau Cot Bada, Matang Bangka, serta Kutablang di Kabupaten Bireuen. Satu jembatan lainnya berada di Weh Pase, Kabupaten Nagan Raya. Keberadaan jembatan-jembatan ini dinilai sangat krusial karena menjadi penghubung utama antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat banjir dan kerusakan infrastruktur.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam keterangan persnya pada Jumat (2/12/2026), menyampaikan bahwa penyelesaian enam jembatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak bencana di Aceh.
Selain jembatan yang telah rampung, BNPB juga mencatat sejumlah pembangunan jembatan bailey lainnya masih dalam berbagai tahap pengerjaan. Di Kabupaten Nagan Raya, pembangunan Jembatan Bailey Beutong Ateuh telah mencapai progres 58 persen. Sementara itu, Jembatan Panton Nisam di Kabupaten Aceh Utara hampir selesai dengan capaian 98 persen.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah jembatan yang progresnya tergolong rendah. Jembatan Krueng Pelang di Aceh Tengah baru mencapai dua persen, disusul Jembatan Wehni Rongka di Kabupaten Bener Meriah dengan progres 2,5 persen. Pembangunan Jembatan Bailey Timang Gajah di Bener Meriah juga masih di tahap awal dengan capaian sekitar empat persen.
Jembatan Jamur Ujung I di Bener Meriah baru memasuki lima persen pembangunan, sementara Jembatan Titi Merah di Aceh Tengah serta Jembatan Bailey Buket Dara Baktiya di Aceh Utara masih belum menunjukkan progres alias nol persen. Adapun Jembatan Bener Kelipah di Bener Meriah telah mencapai 30 persen, Jembatan Bener Pepayi baru dua persen, dan pembangunan jalan menuju Bandara Rembele juga masih tahap awal dengan progres sekitar enam persen.
Suharyanto menegaskan bahwa dalam setiap proses pembangunan, BNPB mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kelengkapan administrasi, khususnya terkait penggunaan dana negara. Menurutnya, mekanisme penggunaan dana siap pakai harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari sisi administrasi maupun manfaat nyata bagi masyarakat di lapangan.
“Mekanisme penggunaan dana siap pakai tentu harus mengedepankan akuntabilitas, sehingga seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun dari sisi manfaat di lapangan,” ujar Suharyanto.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini BNPB telah menerima pengajuan anggaran, khususnya dari unsur TNI, dengan total mencapai Rp84,16 miliar. Dari jumlah tersebut, tahap pertama telah direalisasikan sebesar Rp26,7 miliar untuk mendukung operasional prajurit TNI yang terlibat langsung dalam pekerjaan di lapangan.
Terkait sisa kebutuhan anggaran, Suharyanto menjelaskan bahwa karena pengerjaan ini berlangsung menjelang akhir tahun 2025, kekurangan dana akan dipenuhi pada awal tahun 2026. BNPB memastikan komitmen pemerintah pusat tetap kuat untuk menuntaskan seluruh proyek infrastruktur darurat dan pemulihan di Aceh agar masyarakat dapat segera beraktivitas secara normal.
Dengan selesainya enam jembatan bailey dan berjalannya pembangunan jembatan lainnya, BNPB berharap konektivitas antarwilayah di Aceh dapat pulih secara bertahap, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi dan pelayanan publik di daerah terdampak bencana.(**)
