Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan bahwa berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat inflasi di ibu kota provinsi Aceh itu cukup terkendali pada September 2026.
“Inflasi bulan September cukup terkendali, Pemko akan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banda Aceh, Jalaluddin, di Banda Aceh, Kamis.
Jalaluddin menyebutkan, berdasarkan penyampaian data BPS Kota Banda Aceh, inflasi di kota setempat pada September 2026 tercatat sebesar 0,25 persen secara bulanan (month-to-month).
Secara kumulatif pada awal tahun, inflasi Banda Aceh mencapai 1,75 persen (year-to-date), sedangkan secara tahunan berada pada 4,69 persen (year-on-year). Pada periode yang sama, Indeks Harga Konsumen (IHK) Banda Aceh tercatat 114,88.
Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, kata dia, tekanan inflasi tahunan terutama berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau memiliki andil 1,70 persen.
Kontribusi berikutnya berasal dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,21 persen, serta transportasi 0,88 persen. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,68 persen.
“Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki justru memberikan andil negatif sebesar 0,39 persen, yang turut menahan laju inflasi tahunan,” ujarnya.
Ia menuturkan, pergerakan inflasi Banda Aceh satu tahun terakhir juga menunjukkan dinamika yang perlu untuk dicermati. Inflasi tahunan tercatat 3,67 persen pada September 2025.
Lalu, meningkat menjadi 6,70 persen pada Februari 2026, kemudian turun menjadi 3,43 persen pada April 2026, lalu kembali berada pada angka 4,69 persen di September 2026.
Jalaluddin menegaskan, pada September ini, Pemko Banda Aceh giat melaksanakan gerakan pangan murah dan pasar murah dalam rangka pengendalian harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat.
Maka, capaian inflasi September 2026 ini dinilai menjadi salah satu indikator penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membaca kondisi perekonomian daerah.
Pengendalian inflasi, lanjut dia, bukan semata menjaga angka statistik, tetapi memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau serta daya beli yang meningkat.
“Dengan pemantauan responsif, koordinasi lintas sektor dan intervensi yang berbasis data. Pemko Banda Aceh berkomitmen terus menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat demi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” demikian Jalaluddin.(**)
