ACEH TAMIANG – Anggota DPR RI Komisi V, H. Ruslan Daud, menegaskan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana hidrometeorologi. Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian di antaranya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSimas), pembangunan jembatan, serta penyediaan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Program-program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana, sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi yang sempat terganggu. Ketersediaan air bersih, akses transportasi yang memadai, serta sanitasi yang layak merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak.
Komitmen tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Aceh Tamiang yang memerlukan dukungan nyata dalam membangun kembali fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan. Kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga dapat memengaruhi pelayanan publik, kegiatan pendidikan, distribusi kebutuhan pokok, serta aktivitas perekonomian masyarakat.
Bagi Ruslan Daud, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Upaya tersebut juga harus memastikan masyarakat dapat kembali memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, hidup dalam lingkungan yang sehat, dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman dan normal.
PAMSimas dan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih
Penyediaan air bersih menjadi salah satu aspek penting dalam pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Gangguan terhadap sumber air dan fasilitas sanitasi berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan apabila tidak segera ditangani.
Melalui program PAMSimas, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses terhadap sarana penyediaan air minum yang lebih layak dan berkelanjutan. Program berbasis masyarakat ini juga mendorong keterlibatan warga dalam menjaga, mengelola, serta memelihara fasilitas air bersih agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Sementara itu, pembangunan sumur bor dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama di wilayah yang mengalami gangguan pasokan air atau belum memiliki akses memadai terhadap sumber air layak.
Ketersediaan sumber air yang memadai sangat penting bagi kebutuhan rumah tangga, kebersihan lingkungan, dan pencegahan penyakit. Karena itu, pembangunan sarana air bersih perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, kebutuhan penduduk, serta kelayakan sumber air yang tersedia.
Pengelolaan fasilitas tersebut juga perlu melibatkan masyarakat setempat agar sarana yang dibangun tidak hanya berfungsi pada awal pengoperasian, tetapi tetap dapat dimanfaatkan dan dirawat secara berkelanjutan.
Pembangunan jembatan untuk membuka kembali akses masyarakat
Selain air bersih, infrastruktur jembatan menjadi perhatian penting dalam pemulihan Aceh Tamiang. Jembatan memiliki fungsi vital sebagai penghubung antardesa dan antarkawasan, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Apabila akses jembatan terganggu akibat bencana, masyarakat dapat menghadapi kesulitan untuk menuju pusat pelayanan kesehatan, sekolah, pasar, maupun lokasi kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan memperlambat penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Karena itu, pembangunan maupun perbaikan jembatan perlu menjadi bagian penting dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi. Infrastruktur penghubung yang aman dan memadai akan membantu memperlancar aktivitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
Dalam jangka panjang, keberadaan jembatan yang layak juga berperan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Akses transportasi yang semakin baik dapat membuka peluang usaha, memperlancar pemasaran hasil pertanian dan perkebunan, serta mempermudah masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan pokok.
Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya perlu memperhatikan kondisi geografis dan potensi risiko bencana agar fasilitas yang dibangun memiliki daya tahan serta dapat digunakan secara aman oleh masyarakat.
Kolaborasi menjadi kunci percepatan pemulihan
Pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga profesional, dunia usaha, hingga masyarakat.
Sinergi tersebut penting agar program pemulihan dapat dilaksanakan secara terarah sesuai kebutuhan lapangan. Penentuan prioritas pembangunan juga perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat yang terdampak, urgensi kebutuhan dasar, serta dampak program terhadap pemulihan kehidupan warga.
Keterlibatan perguruan tinggi dan kalangan akademisi turut memiliki arti penting, terutama dalam memberikan edukasi kebencanaan, meningkatkan kesadaran keselamatan, serta membantu masyarakat memahami langkah-langkah pengurangan risiko bencana.
Semangat kolaborasi itu juga tercermin dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan Politeknik Pelayaran Malahayati di Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema sinergi edukasi keselamatan, pelayaran, kesehatan, dan pemulihan psikososial dalam mendukung pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang.
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan warga, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang menjalani proses pemulihan.
Kehadiran unsur pendidikan dalam agenda pemulihan juga menunjukkan bahwa penanganan dampak bencana membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Selain pembangunan fisik, perhatian terhadap aspek kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan kondisi psikososial masyarakat tetap diperlukan.
Pemulihan harus memberikan manfaat nyata
Bagi masyarakat Aceh Tamiang, keberhasilan pemulihan pascabencana akan sangat ditentukan oleh sejauh mana program yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Penyediaan air bersih melalui PAMSimas dan sumur bor, serta pembangunan jembatan sebagai sarana penghubung, merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali fondasi kehidupan masyarakat.
Pelaksanaan program tersebut perlu didukung perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, pengawasan kualitas pekerjaan, serta pemeliharaan infrastruktur setelah selesai dibangun. Dengan demikian, fasilitas yang tersedia dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Masyarakat juga diharapkan memperoleh ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi wilayah dan prioritas warga terdampak.
Pemulihan Aceh Tamiang bukan hanya tentang memperbaiki sarana yang rusak, melainkan juga membangun kembali rasa aman, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi kemungkinan bencana di masa mendatang.
Dengan dukungan berbagai pihak dan pelaksanaan program yang tepat sasaran, percepatan pemulihan diharapkan dapat membantu masyarakat Aceh Tamiang kembali menjalankan aktivitas secara normal serta mendorong kebangkitan sosial dan ekonomi daerah.(**)
