BANDA ACEH — Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh bersama Sekretariat Bersama (SEKBER) Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal SEKBER Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh, Irwan Syahputra atau Syech Wan, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP.
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan dibahas, mulai dari mekanisme pelaksanaan program, pendataan dan peninjauan lahan, kendala administrasi dan teknis, hingga upaya mempercepat pelaksanaan rehabilitasi agar masyarakat terdampak dapat kembali mengelola lahan pertanian dan perkebunannya.
Syech Wan menyampaikan aspirasi masyarakat yang masih menunggu kepastian dan realisasi program pemulihan di lapangan. Menurutnya, setelah bencana melanda sejumlah wilayah Aceh, masyarakat membutuhkan langkah nyata agar lahan yang rusak dapat segera dipulihkan dan kembali menjadi sumber penghidupan.
Ia berharap proses rehab-rekon tidak berhenti pada tahap pendataan maupun kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan pekerjaan nyata hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Azanuddin Kurnia menjelaskan mekanisme pelaksanaan program sekaligus berbagai kendala administratif dan teknis yang masih perlu diselesaikan. Penjelasan itu menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman antara pemerintah dan unsur masyarakat mengenai tahapan pemulihan lahan pascabencana.
57 Ribu Hektare Sawah Terdampak
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan Distanbun Aceh, sekitar 57 ribu hektare sawah terdampak bencana di Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 ribu hektare mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan kini masuk dalam proses pemulihan.
Sebelumnya, Distanbun Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan sepanjang 2026. Program tersebut mencakup optimalisasi lahan dan rehabilitasi yang dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kabupaten/kota terdampak.
Hingga 25 Agustus 2026, Distanbun mencatat realisasi fisik sekitar 10.333 hektare di 16 kabupaten/kota. Sementara itu, rata-rata serapan anggaran seluruh kegiatan mencapai sekitar 52,9 persen. Pemerintah berharap lahan yang telah dipulihkan dapat kembali dimanfaatkan petani, termasuk untuk musim tanam Oktober 2026.
Di sisi lain, pemerintah juga masih menghadapi persoalan lahan dengan tingkat kerusakan berat. Pemerintah Aceh menyebut sekitar 16.276 hektare sawah rusak berat membutuhkan penanganan khusus.
Untuk mempercepat penanganannya, Pemerintah Aceh telah mendorong koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN, termasuk terkait kajian biaya, survei, investigasi desain serta pemetaan batas lahan terdampak.
Syech Wan Dorong Dinas dan Penyuluh Bergerak Cepat
Syech Wan yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Yayasan Cakra Donya Atjeh mengatakan, percepatan pemulihan membutuhkan keterlibatan pemerintah hingga tingkat kabupaten/kota dan gampong.
Ia menyarankan dinas pertanian kabupaten/kota bersama penyuluh pertanian di tingkat gampong bekerja lebih intensif dalam melakukan pendataan, memantau kondisi lahan serta mendampingi petani.
Menurutnya, kondisi cuaca dan musim hujan juga perlu menjadi perhatian dalam menentukan langkah pemulihan, sehingga pekerjaan di lapangan dapat dilakukan secara efektif dan tidak kembali terkendala kondisi alam.
“Kita berharap dinas pertanian kabupaten/kota dan para penyuluh di tingkat gampong dapat bergerak lebih cepat. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan lahannya dapat dipulihkan dan kapan mereka bisa kembali bertani,” kata Syech Wan.
Ia menegaskan, SEKBER Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh siap membantu apabila dibutuhkan, khususnya dalam koordinasi dan penyampaian informasi masyarakat di lapangan.
“Kami dari SEKBER Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh yang membawahi sejumlah lembaga, yayasan dan relawan siap membantu apabila diperlukan. Prinsipnya, kami ingin mendukung percepatan agar tidak ada hambatan di lapangan sesuai arahan Mualem-Dek Fadh selaku Pembina SEKBER Aceh,” ujarnya.
Pengalaman Relawan Saat Bencana
Syech Wan juga mengingatkan pengalaman keterlibatan berbagai lembaga dan relawan ketika bencana banjir melanda sejumlah wilayah Aceh.
Ia menyebut Lembaga Petani Peternak Muda Milenial Indonesia (PAMI), yang dipimpinnya, turut mengarahkan pengurus di 18 kabupaten/kota untuk memantau kondisi masyarakat terdampak.
Menurutnya, kegiatan tersebut meliputi bantuan kemanusiaan, penyaluran sembako, pemantauan kondisi korban serta penyampaian informasi dari lapangan.
Selain PAMI, kata Syech Wan, sejumlah lembaga, yayasan dan kelompok relawan yang berada dalam jaringan SEKBER Aceh juga diarahkan untuk turun langsung membantu masyarakat sesuai kemampuan dan bidang masing-masing.
Pengalaman tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga sosial dan relawan dalam menghadapi bencana maupun proses pemulihan pascabencana.
Pemerintah Diminta Pastikan Lahan Kembali Produktif
Syech Wan berharap proses rehab-rekon tidak hanya diukur dari penyelesaian administrasi, tetapi juga dari seberapa banyak lahan masyarakat yang benar-benar kembali produktif.
Ia menyebut pemulihan harus mencakup berbagai kebutuhan sesuai kondisi lapangan, mulai dari pembersihan material bencana, perbaikan lahan, pemulihan infrastruktur pendukung, penyediaan sarana produksi hingga penanaman kembali.
Pemerintah Aceh sendiri telah meminta Distanbun memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, kelompok tani dan Kementerian Pertanian untuk mempercepat penanganan petani terdampak bencana. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga meminta seluruh program pertanian yang difasilitasi Kementerian Pertanian pada 2026 dapat dilaksanakan sesuai aturan dan dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian.
Di sejumlah daerah, proses pemulihan juga telah memasuki tahap pemanfaatan kembali lahan. Di Aceh Tamiang, misalnya, tanam perdana padi telah dilakukan pada Juli 2026 di lahan sawah yang sebelumnya direhabilitasi pascabencana.
Namun, proses rehab-rekon masih menghadapi berbagai tantangan. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Kemendagri sebelumnya menyebut faktor cuaca dan akses menuju sejumlah daerah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan rehab-rekon di Aceh.
Karena itu, Syech Wan menilai koordinasi lintas pihak perlu terus diperkuat agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
“Kita ingin bekerja nyata. Masyarakat jangan hanya mendengar rencana, tetapi harus melihat lahan mereka kembali pulih dan bisa ditanami. Kalau lahan pertanian kembali produktif, insyaallah ekonomi masyarakat juga akan lebih cepat bangkit,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama jaringan lembaga, yayasan dan relawan siap berkoordinasi dengan pemerintah apabila dibutuhkan untuk membantu menyampaikan kondisi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, pemulihan sektor pertanian dan perkebunan merupakan bagian penting dari pemulihan ekonomi masyarakat Aceh setelah bencana. Karena itu, pendataan yang akurat, penyelesaian administrasi, koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan fisik di lapangan harus berjalan secara beriringan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh, lembaga masyarakat dan relawan, diharapkan proses pemulihan lahan terdampak bencana dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran dan pada akhirnya mengembalikan produktivitas lahan serta sumber pendapatan masyarakat Aceh.
