JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn., menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas keberhasilan dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kontribusi dan komitmen Kejati Aceh dalam mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pertanahan, khususnya melalui sinergi bersama Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah.
Penyerahan penghargaan berlangsung dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh hadir mewakili Kajati Aceh sekaligus menerima piagam penghargaan dan penyematan pin yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Penghargaan dengan Nomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 tersebut menjadi pengakuan atas kerja sama dan kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung penanganan perkara tindak pidana pertanahan di wilayah Aceh.
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang selama ini telah bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Menurut Nusron, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat. Penanganan tindak pidana pertanahan, katanya, membutuhkan keterlibatan berbagai institusi karena persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Ia menegaskan, kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, dan jajaran pertanahan merupakan faktor penting dalam mengungkap serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum di bidang pertanahan.
Pada tahun 2026, penghargaan tersebut diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi di Indonesia.
Kejati Aceh menjadi salah satu institusi yang memperoleh penghargaan atas prestasinya dalam menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Pencapaian ini sekaligus menunjukkan pentingnya koordinasi dan kerja bersama antarlembaga dalam memperkuat penegakan hukum, terutama terhadap praktik-praktik mafia tanah yang berpotensi merugikan masyarakat serta mengancam kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah.
Lebih lanjut, Nusron Wahid menekankan bahwa upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan ke depan harus melibatkan seluruh unsur terkait secara aktif.
Menurutnya, penguatan koordinasi tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat provinsi, tetapi juga harus diperluas hingga kabupaten dan kota. Dengan demikian, potensi tindak pidana pertanahan dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara lebih cepat serta tepat.
Ia juga meminta seluruh pihak meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi agar upaya pencegahan dapat berjalan secara berkelanjutan.
