Haji Isam Pimpin Operasi Karhutla Kalsel Atas Mandat Prabowo

Nasional14 Dilihat

BANJARMASIN — Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Haji Isam untuk memimpin sekaligus mengonsolidasikan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan.

Mandat tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan pada Sabtu (22/8/2026). Setelah menerima tugas tersebut, Haji Isam langsung bergerak menuju Banjarmasin untuk memastikan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dilakukan secara terpadu, cepat, dan terukur.

Setibanya di Banjarmasin, Haji Isam menggelar rapat koordinasi bersama jajaran TNI-Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan strategi sekaligus memetakan berbagai kendala yang dihadapi petugas dalam menangani kebakaran di sejumlah lokasi.

Dalam rapat koordinasi itu, kondisi lapangan menjadi salah satu perhatian utama. Petugas menghadapi tantangan serius dalam melakukan pemadaman, terutama di kawasan lahan gambut yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Kondisi medan yang tidak mudah membuat upaya pemadaman membutuhkan strategi khusus. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperpanjang jangkauan pemadaman dengan menyambungkan selang secara berantai sehingga air dapat dialirkan lebih jauh menuju titik-titik api yang tidak bisa dijangkau langsung oleh kendaraan pemadam.

Strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah api kembali meluas ke kawasan lain. Penanganan di lapangan juga membutuhkan koordinasi erat antara unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, petugas pemadam, relawan, serta berbagai pihak yang terlibat dalam operasi.

Usai melakukan rapat koordinasi, Haji Isam bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali turun langsung meninjau kawasan Guntung Damar, Banjarbaru. Lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena terdapat titik api dan berada relatif dekat dengan Bandara Syamsudin Noor.

Peninjauan langsung dilakukan untuk melihat kondisi terkini di lapangan sekaligus memastikan strategi pemadaman yang telah disiapkan dapat diterapkan secara efektif. Kedekatan titik kebakaran dengan kawasan vital seperti bandara juga membuat pengendalian api dan asap menjadi semakin penting.

Selain pengerahan personel di darat, operasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan diperkuat dengan dukungan udara. Pesawat dan helikopter dikerahkan untuk membantu proses water bombing, terutama terhadap titik-titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Pengerahan kekuatan secara terpadu tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada memadamkan api, tetapi juga mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Keselamatan warga menjadi salah satu prioritas utama dalam operasi tersebut. Selain ancaman langsung dari kobaran api, asap akibat karhutla juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta kualitas udara.

Karena itu, pengendalian asap dan pencegahan meluasnya titik api menjadi bagian penting dari langkah penanganan yang dilakukan pemerintah bersama seluruh unsur terkait.

Mandat yang diberikan Presiden Prabowo kepada Haji Isam sekaligus menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla. Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, petugas pemadam, dan unsur masyarakat, penanganan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Turunnya langsung para pejabat dan unsur terkait ke lokasi kebakaran juga menjadi bagian dari upaya memastikan persoalan yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera dicarikan solusi.

Operasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan kini diarahkan untuk mempercepat pemadaman, memperkuat pengawasan terhadap titik api, serta melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran dan kabut asap.

Dengan dukungan personel darat dan kekuatan udara, pemerintah berharap seluruh titik kebakaran dapat segera dikendalikan sehingga dampak karhutla terhadap lingkungan, masyarakat, dan aktivitas publik dapat diminimalkan.(**)