Karang Baru, Dailymail Indonesia
Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada November 2025 sejatinya menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga diharapkan mampu mengembalikan rasa aman dan kenyamanan para penyintas yang kehilangan tempat tinggal.
Namun di tengah harapan tersebut, muncul berbagai keluhan terkait kualitas pembangunan Huntara yang dinilai jauh dari harapan. Sejumlah penyintas mengaku menerima bangunan yang belum sepenuhnya selesai, bahkan terdapat Huntara yang mengalami kebocoran saat hujan turun. Tidak sedikit pula fasilitas dasar seperti toilet yang belum tersedia atau belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Dengan nilai anggaran sekitar Rp.33 juta per unit berukuran 4 x 6 meter, pembangunan Huntara dilakukan dalam waktu relatif singkat. Kecepatan pengerjaan yang menjadi target pemulihan darurat justru memunculkan pertanyaan mengenai kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Selain persoalan kualitas bangunan, isu lain yang berkembang adalah dugaan adanya praktik pemotongan dana atau permintaan fee dalam proses pelaksanaan kegiatan. Informasi yang beredar di kalangan pelaksana menyebutkan adanya sejumlah potongan yang harus dikeluarkan sejak awal pekerjaan hingga menjelang proses serah terima hasil pekerjaan.
Dugaan tersebut semakin menguat ketika sejumlah pelaksana mengaku menghadapi berbagai beban biaya tambahan yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan.
Bahkan muncul informasi mengenai dugaan pemotongan anggaran saat proses pemeriksaan dan serah terima pekerjaan (PHO), meski hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai kebenaran informasi tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran rehabilitasi pascabencana, sebab dana yang digelontorkan pemerintah untuk membantu para korban semestinya dapat dimanfaatkan secara maksimal demi memastikan penyintas memperoleh hunian yang layak dan aman.
Bagi masyarakat korban bencana Hidrometereology, persoalan utama bukanlah sekadar berdirinya bangunan Huntara, melainkan jaminan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana, pengawasan yang ketat menjadi penting agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan tidak kehilangan manfaatnya di tengah jalan.
Pemulihan pascabencana seharusnya menjadi momentum menghadirkan kepedulian negara kepada masyarakat terdampak, bukan ruang yang membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan dari penderitaan para penyintas.
