Karang Baru, Dailymail Indonesia
Di balik selesainya sejumlah proyek penanganan pascabencana dan berdirinya fasilitas umum di Aceh Tamiang, muncul keluhan dari para mandor lokal yang mengaku hingga kini belum menerima pembayaran pekerjaan mereka.
Mandor disebut telah mengeluarkan modal pribadi untuk operasional lapangan, pembayaran pekerja harian, hingga pengadaan material demi memastikan proyek tetap berjalan. Namun, pembayaran atas pekerjaan tersebut dikabarkan masih tertunda tanpa kepastian waktu.
Sorotan pun mengarah kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) selaku pelaksana proyek. Informasi yang diperoleh menyebutkan keterlambatan pembayaran terjadi karena dana dari Kementerian Pekerjaan Umum belum dicairkan ke pihak perusahaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait tanggung jawab perusahaan terhadap mitra kerja lokal. Publik menilai persoalan administrasi dan pencairan anggaran seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada mandor kecil yang telah bekerja di lapangan.
Dalam praktik proyek konstruksi, perusahaan besar umumnya memiliki mekanisme pembiayaan internal agar pekerjaan tetap berjalan dan hak pekerja maupun mitra lokal tetap terpenuhi.
Konfirmasi Media Terkendala
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi ke kantor perwakilan WIKA di Jalan Medan–Banda Aceh, Karang Baru. Petugas keamanan kemudian mengarahkan media untuk menemui staf Manajemen Mutu bernama Rere di lokasi pembangunan Huntara 4, Desa Kebun Medang Ara.
Namun saat ditemui, pihak tersebut tidak mengizinkan proses perekaman maupun pengambilan dokumentasi. Rere sempat menyampaikan akan memberikan tanggapan lanjutan pada pukul 16.00 WIB, namun hingga waktu yang dijanjikan tidak ada penjelasan resmi yang diberikan.
Melalui pesan WhatsApp, Rere menyampaikan bahwa media diminta mengirimkan surat permohonan konfirmasi resmi terlebih dahulu sebelum memperoleh keterangan dari perusahaan.
“Ada prosedur kami seperti ini Pak, agar kami juga atur waktu. Mengingat jadwal kami di sini padat dan harus mengejar progres. Terlebih ini akan dirilis media, tentu saya harus berkoordinasi dengan tim terkait,” tulisnya, Sabtu (23/5/2026).
Terkait adanya laporan kerusakan pada beberapa unit hunian sementara (Huntara), ia mengaku telah meminta tim teknik melakukan pengecekan ke lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, para mandor lokal masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka. Di tengah proyek yang telah dimanfaatkan masyarakat, persoalan tunggakan pembayaran ini menjadi perhatian karena menyangkut hak pekerja dan mitra lokal yang terlibat langsung di lapangan.
