BANDA ACEH – Pemulihan Aceh pascabencana alam dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khalid, menegaskan bahwa langkah awal untuk membangkitkan kembali kehidupan masyarakat harus dimulai dari penguatan sektor ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur, sebagaimana disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Menurut Khalid, bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh telah memberikan dampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, bencana tersebut juga memutus mata pencaharian warga, khususnya yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan.
“Kami di DPRA sepakat dengan pandangan Pak Gubernur. Pascabencana, yang paling mendesak adalah bagaimana masyarakat bisa kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Itu hanya bisa terjadi jika sektor ekonomi dan infrastruktur dipulihkan secara bersamaan,” ujar Khalid di Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan, banjir bandang telah meluluhlantakkan lahan sawah, kebun, hingga sentra usaha masyarakat. Banyak area pertanian kini tertutup lumpur, saluran irigasi rusak, dan akses jalan menuju lokasi usaha terputus. Kondisi ini membuat masyarakat tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga membutuhkan waktu dan dukungan besar untuk bisa bangkit kembali.
Khalid menilai, tanpa infrastruktur yang memadai, pemulihan ekonomi hanya akan menjadi wacana. Jalan yang rusak, jembatan yang putus, serta akses transportasi yang terganggu akan menghambat distribusi hasil produksi dan aktivitas perdagangan.
“Pemulihan ekonomi tanpa didukung pembangunan infrastruktur itu sama saja tidak nyata. Dua sektor ini harus berjalan beriringan agar perputaran ekonomi bisa kembali cepat dan kehidupan masyarakat berangsur normal,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, ia menyebut dukungan DPRA terhadap kebijakan Gubernur Aceh tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kelembagaan. DPRA, kata Khalid, siap mengawal kebijakan anggaran dan program rehabilitasi agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa fokus utama pemulihan pascabencana adalah ekonomi dan infrastruktur sebagai fondasi menghidupkan kembali aktivitas masyarakat serta membuka kembali keterisolasian wilayah terdampak.
Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026), Mualem juga menekankan pentingnya sektor perumahan dan sosial sebagai penopang harapan masyarakat ke depan.
“Ekonomi dan infrastruktur menjadi pintu awal pemulihan, sementara sektor perumahan dan sosial adalah fondasi untuk membangun kembali masa depan masyarakat Aceh,” ujar Mualem dalam forum tersebut.
Dengan sinergi antara Pemerintah Aceh, DPRA, dan pemerintah pusat, Khalid optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh yang sedang berjuang untuk bangkit.(**)
