Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga anggota Satgas serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Rakor dibuka oleh Menko PMK Pratikno. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra.
Satgas ini, kata Pratikno, dibentuk untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi dan terarah. “Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula,” ujarnya.
Menko PMK menjelaskan bahwa Satgas memiliki tugas strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga, serta melakukan pelaporan secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pelaporan dilakukan setiap dua bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sementara itu, Tim Pelaksana melaporkan perkembangan implementasi minimal setiap bulan.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut di lapangan. Koordinasi antaranggota Satgas akan dilakukan secara rutin guna memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Dalam rakor ini juga dipaparkan sejumlah skala prioritas percepatan, khususnya di sektor pendidikan. Prioritas tersebut meliputi percepatan penetapan relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat, serta pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, pemberian dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah hal terkait kondisi dan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
“Terkait skema penanganan pascabencana, kami berharap dapat memperoleh penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Mualem.
Mualem juga menanyakan mengenai masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan, mengingat hingga saat ini masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas.
“Di sisi lain, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P harus segera ditetapkan, sementara masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir. Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal,” sebutnya.
Hal itu, tambahnya, juga berkaitan dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan.
“Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh telah menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU sehingga distribusi BBM dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan antrean di setiap SPBU di Aceh,” katanya.
Selain itu, kata Mualem, Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh telah dioperasionalkan sepanjang masa darurat dan terbukti sangat membantu kelancaran mobilitas di wilayah terdampak. Ia berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilanjutkan pada masa transisi hingga kondisi Aceh benar-benar pulih dan stabil seperti sedia kala.
“Kami meyakini bahwa pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat serta akses wilayah dapat kembali normal. Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi dalam membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” ujarnya.
