ACEH – Sebagai daerah dengan status kekhususan, Aceh memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Keistimewaan tersebut bukan hanya bersifat simbolik atau normatif, tetapi harus diterjemahkan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Salah satu kunci utama agar kekhususan Aceh benar-benar menjadi faktor daya saing adalah melalui penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dari tujuh misi pembangunan Aceh, terdapat dua misi yang sangat khas dan menjadi pembeda utama Aceh dengan daerah lain, yakni penerapan Syariat Islam serta pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan MoU Helsinki. Dua misi ini bukan sekadar landasan hukum dan historis, tetapi harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan sektoral yang dirancang dan dijalankan oleh ASN Aceh.
Penguatan kompetensi ASN Aceh tidak cukup hanya pada aspek teknis dan administratif. Lebih dari itu, diperlukan penguatan pada aspek kognisi, internalisasi, dan kreasi yang berbasis pada keistimewaan Aceh. Artinya, setiap ASN perlu memiliki pemahaman yang utuh (kognisi) tentang Syariat Islam, UUPA, dan MoU Helsinki, mampu menginternalisasikannya dalam sikap dan cara berpikir, serta mampu mengkreasikannya dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan yang inovatif dan kontekstual.
Dengan kompetensi tersebut, kebijakan pembangunan di berbagai sektor dapat diwarnai oleh nilai-nilai keistimewaan Aceh dan berjalan secara terintegrasi serta terakselerasi. Pada akhirnya, hal ini akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Aceh yang adil, berkelanjutan, dan berkarakter. Kemampuan ini diharapkan menjadi kompetensi inti (core competency) bagi seluruh ASN Aceh, tanpa terkecuali.
Sebagai contoh, pemahaman yang mendalam tentang maqashid syar’iyah oleh ASN akan sangat mempengaruhi arah dan substansi kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Nilai-nilai perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik dan angka statistik, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.
Demikian pula dengan internalisasi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jika dipahami dan diimplementasikan secara utuh oleh ASN, maka pengelolaan sumber daya alam Aceh dapat dilakukan secara lebih optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan. Aceh memiliki ruang kewenangan yang luas, namun tanpa kompetensi yang memadai, potensi tersebut berisiko tidak termanfaatkan secara maksimal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perumusan tata kelola pengembangan kompetensi ASN yang solid dan terencana. Mulai dari penyusunan kurikulum yang relevan dengan kekhususan Aceh, pengembangan modul yang aplikatif, metode pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, hingga sistem evaluasi dan sertifikasi kompetensi yang terukur dan berkelanjutan.
Dengan tata kelola pengembangan kompetensi yang kuat, ASN Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang mampu menerjemahkan keistimewaan Aceh menjadi kekuatan nyata dalam pembangunan. Ke depan, keistimewaan Aceh bukan sekadar identitas, melainkan menjadi nilai tambah dan daya saing yang membedakan Aceh di tingkat nasional maupun global.(**)
