Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana baru yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada penghujung tahun 2025. Data tersebut dihimpun berdasarkan hasil pemantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB pada periode 30 Desember 2025 pukul 07.00 WIB hingga 31 Desember 2025 pukul 07.00 WIB.
Sebagian besar kejadian bencana tersebut dipicu oleh curah hujan tinggi dan kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, sehingga memicu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Di Provinsi Bengkulu, banjir dilaporkan terjadi di Kabupaten Rejang Lebong pada Selasa (30/12). Sebanyak 81 kepala keluarga (KK) terdampak dengan total 81 unit rumah terendam. Berdasarkan laporan terakhir, banjir telah surut dan kondisi wilayah berangsur pulih. BPBD setempat terus melakukan pemantauan pascakejadian untuk mengantisipasi potensi banjir susulan.
Sementara itu, di Provinsi Lampung, banjir melanda Kabupaten Pesawaran pada hari yang sama. Sekitar 50 KK terdampak dengan jumlah rumah terendam sementara sebanyak 50 unit, dan hingga kini masih dalam proses pendataan. Hingga laporan diterima, banjir belum sepenuhnya surut dan hujan masih berlangsung. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status siaga darurat guna mendukung langkah kesiapsiagaan dan penanganan lanjutan.
Di Provinsi Gorontalo, banjir terjadi di Kabupaten Pohuwato pada Selasa (30/12), mengakibatkan 43 KK atau 144 jiwa terdampak. Selain itu, dua unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan dan sekitar 36 rumah lainnya terdampak. Kondisi terkini menunjukkan banjir telah surut sepenuhnya dan situasi mulai kondusif.
Kejadian serupa juga terjadi di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Cilegon. Sebanyak 74 KK terdampak dengan jumlah rumah terdampak mencapai 74 unit. Pada malam hari, genangan air dilaporkan mulai surut dan kondisi dinyatakan aman serta terkendali, meskipun pemerintah daerah masih menetapkan status siaga darurat.
Di Provinsi Jawa Tengah, BNPB mencatat beberapa kejadian bencana. Banjir melanda Kota Tegal pada Selasa (30/12), berdampak pada 135 KK atau 498 jiwa, dengan sebagian warga terpaksa mengungsi. Hingga malam hari, genangan air masih ditemukan di sejumlah titik. Selain itu, banjir juga terjadi di Kabupaten Tegal yang berdampak pada sedikitnya 779 jiwa meskipun hujan telah reda.
Masih di Jawa Tengah, angin puting beliung menerjang Kabupaten Temanggung dan mengakibatkan kerusakan pada sekitar 20 rumah warga, serta memaksa sejumlah keluarga mengungsi. Seluruh kejadian tersebut saat ini ditangani oleh BPBD bersama unsur terkait.
Di Provinsi Jawa Barat, beberapa kejadian bencana juga tercatat. Banjir terjadi di Kabupaten Bogor dan berdampak pada 77 KK atau 244 jiwa. Air telah surut dan pembersihan material sisa banjir dilakukan secara mandiri oleh warga dengan dukungan tim gabungan. Selain itu, banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Sukabumi yang menyebabkan puluhan KK terdampak dan ratusan jiwa mengungsi. Kondisi terkini menunjukkan banjir telah surut, namun proses pembersihan lumpur masih berlangsung. Kejadian angin kencang juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Bogor dan masih memerlukan penanganan lanjutan.
BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD provinsi serta kabupaten/kota untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, mengingat kondisi cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah.
Sejalan dengan arahan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam Rapat Koordinasi Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah yang digelar secara daring pada Senin (29/12), pemerintah daerah diharapkan meningkatkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. BPBD diminta memaksimalkan kewenangan dalam upaya pencegahan serta penanganan bencana.
Kepala BNPB juga menegaskan agar pemerintah daerah tidak ragu menetapkan status siaga maupun tanggap darurat bencana. Langkah ini penting agar dukungan dari pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan, baik berupa personel, peralatan, maupun logistik, dapat segera diberikan saat dibutuhkan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk melengkapi dan merawat infrastruktur peringatan dini, seperti rambu bencana, sirine peringatan dini, serta memastikan informasi cuaca terkini mudah diakses oleh masyarakat. Apel kesiapsiagaan dan monitoring lapangan juga dinilai penting untuk memperkuat koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.
BNPB berharap kejadian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, dapat menjadi pembelajaran bersama dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana, khususnya pada momentum pergantian tahun 2026.(**)
