Jakarta – Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Isu yang sejak beberapa tahun terakhir muncul secara berulang ini kembali mengemuka setelah sebuah unggahan di media sosial menuding bahwa salinan ijazah yang beredar berbeda dengan standar dokumen akademik pada umumnya.
Dalam unggahan tersebut, sang penulis mengklaim bahwa salinan ijazah yang disebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat tidak wajar. Bahkan, menurutnya, “anak kecil pun bisa melihat bahwa foto dalam ijazah itu tidak sesuai”, sehingga ia menilai dokumen tersebut patut dipertanyakan.
Unggahan itu juga menyebut bahwa karena dokumen tersebut diklaim berasal dari KPU, maka dokumen itu dianggap oleh mereka sebagai “resmi secara hukum” dan dapat dijadikan alat pembuktian. Dari sini muncul tudingan baru bahwa apabila Presiden Jokowi suatu waktu ingin menunjukkan ijazah aslinya, maka ijazah tersebut “harus sama persis” dengan yang beredar di publik—suatu kondisi yang oleh penulis unggahan dinilai “mustahil”.
Di sisi lain, berkembang juga narasi bahwa dokumen tersebut telah diedit oleh pihak tertentu, sehingga muncul bantahan terhadap tudingan pemalsuan. Menurut narasi ini, polemik terjadi karena pihak yang menuduh melakukan manipulasi terhadap salinan ijazah yang sebenarnya valid.
Namun, penulis unggahan menilai argumentasi tersebut hanya upaya untuk mengalihkan isu. Ia juga mempertanyakan alasan sebagian pihak yang menyatakan bahwa jika Presiden Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya, maka “negara akan kacau” atau “pembenci tetap tidak akan percaya”. Ia menyebut alasan seperti itu “tidak masuk akal dan tidak memiliki keterkaitan logis”.
“Apa hubungannya? Sungguh aneh bin ajaib,” tulisnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu juga ditutup dengan kutipan peribahasa Belanda:
“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel,”
— meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mengalahkannya.
Sang penulis memanjatkan doa agar kebenaran mengenai isu ini suatu waktu terungkap.
Konteks Besar Polemik
Isu mengenai ijazah Presiden Jokowi bukan hal baru. Sejumlah pihak sebelumnya pernah melayangkan gugatan atau pernyataan serupa, namun pemerintah, perguruan tinggi, dan sejumlah lembaga negara telah berkali-kali menyatakan bahwa dokumen tersebut sah. Meski demikian, perdebatan terus berulang, terutama di ruang digital, yang sering kali mencampurkan opini pribadi, spekulasi, dan informasi tanpa verifikasi.
Para analis komunikasi politik menyebut bahwa isu seperti ini sering kali muncul kembali saat terjadi polarisasi politik atau ketegangan sosial, sehingga ruang publik mudah terseret ke dalam kabut disinformasi.
Polemik yang terus berulang ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan transparansi, verifikasi yang jelas, serta literasi informasi yang kuat. Hingga kini, isu ijazah Presiden Jokowi tetap menjadi perdebatan publik—antara mereka yang percaya sepenuhnya pada dokumen resmi negara, dan mereka yang terus meragukannya.
Apapun perbedaan pandangan yang berkembang, publik berharap agar setiap klaim diuji berdasarkan data dan proses hukum yang berlaku, demi menciptakan dialog yang sehat, jernih, dan tidak menyesatkan.(**)
