Banda Aceh – Pengalaman pahit tsunami 2004 menjadi pelajaran penting bagi Banda Aceh untuk terus membangun kota yang lebih tangguh menghadapi bencana. Bukan hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan memperkuat tata kelola pemerintahan, memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan menumbuhkan budaya kesiapsiagaan di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat menjadi narasumber dalam kegiatan U-DARE 4.0 bertajuk “Membangun Kota Tahan Bencana: Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Kesiapsiagaan Masyarakat Banda Aceh di Era Cuaca Ekstrem” di Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK), Kamis 15 Oktober 2026.
Dalam pemaparannya, Illiza mengajak peserta melihat ketangguhan kota tidak semata-mata berdasarkan kemampuan merespons bencana ketika terjadi, tetapi juga dari kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi risiko jauh sebelum keadaan darurat muncul.
“Bagi kami, persoalan ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Banda Aceh pernah mengalami tsunami yang membawa dampak sangat besar. Setelah itu, kami membangun kembali kota ini, sekaligus belajar bagaimana mengurangi risiko dan mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan bencana risiko di masa depan,” ujar Illiza.
Ia mengingatkan, tantangan kebencanaan saat ini semakin beragam. Selain gempa bumi dan tsunami, Banda Aceh juga menghadapi risiko banjir, cuaca ekstrem, banjir rob, serta abrasi di kawasan pesisir.
Oleh karena itu, pengalaman masa lalu harus diterjemahkan menjadi kebijakan, infrastruktur yang tepat, dan kesiapan masyarakat yang terus diperkuat.
Empat Prinsip Membangun Kota Tangguh
Illiza menjelaskan, terdapat empat prinsip penting yang menjadi landasan dalam membangun kota tangguh bencana, yakni Menghormati Memori, Rekonstruksi Inklusif, Membangun Kembali Lebih Baik, dan Kesiapsiagaan sebagai Budaya.
Prinsip pertama, Menghormati Kenangan, menekankan pentingnya menjaga ingatan terhadap tragedi tsunami sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Museum Tsunami Aceh dan Kuburan Massal Tsunami menjadi bagian dari upaya edukasi agar memahami masyarakat risiko dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika keadaan darurat terjadi.
Prinsip kedua, Rekonstruksi Inklusif, menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan kembali. Menurutnya, pengetahuan warga mengenai kondisi lingkungan, akses, dan kebutuhan di wilayah masing-masing perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan.
Lebih lanjut, Building Back Better menegaskan bahwa pembangunan kembali harus lebih baik dalam kaitannya dengan risiko bencana. Hal tersebut antara lain diwujudkan melalui infrastruktur pendukung mitigasi, gedung evakuasi vertikal, sistem peringatan dini tsunami, serta perencanaan kawasan yang mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana.
Sementara itu, Kesiapsiagaan sebagai Budaya menggarisbawahi bahwa kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika bencana mengancam.
“Kita tidak ingin masyarakat baru memikirkan bencana ketika sirene berbunyi. Kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari,” tegasnya.
Menurut Illiza, upaya tersebut perlu dilakukan melalui pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi secara berkala, pengujian sistem peringatan, serta pelibatan masyarakat agar mengetahui langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi situasi darurat.
Memperkuat Sistem dan Kesiapsiagaan Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Illiza turut memaparkan sejumlah infrastruktur pendukung mitigasi yang dimiliki Banda Aceh, yakni tujuh gedung evakuasi vertikal, tiga sistem peringatan dini tsunami, serta enam titik pemantauan banjir dan idrometeorologi.
Namun, ia menegaskan bahwa keberadaan fasilitas saja tidak cukup. Seluruh sarana tersebut harus dipelihara dan dipastikan berfungsi, sementara informasi peringatan harus dapat diterima masyarakat dengan cepat dan diikuti tindakan yang tepat.
Pemerintah juga terus memperkuat perencanaan penanggulangan bencana, pemetaan risiko, rencana kontingensi banjir, serta prosedur penanganan darurat, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi perhatian, terutama melalui penguatan peran gampong dalam mengenali risiko, memahami jalur evakuasi, menjaga akses menuju tempat aman, dan mengikuti latihan secara berkala.
Illiza mencontohkan Gampong Deah Glumpang dan Gampong Jawa yang mendapat pengakuan UNESCO-IOC Tsunami Ready pada tahun 2024. Pengakuan tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus terus dipelihara melalui edukasi, koordinasi, dan latihan yang berkelanjutan.
Kolaborasi menjadi Kunci Ketangguhan Kota
Lebih lanjut, Illiza menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media atau pendekatan pentahelix dalam memperkuat ketahanan daerah.
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian memiliki peran penting dalam menyediakan data serta kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar kebijakan pengambilan. Sementara itu, masyarakat dan relawan berkontribusi melalui pengetahuan lokal dan keterlibatan langsung dalam kesiapsiagaan, sedangkan media berperan menyampaikan informasi dan edukasi risiko kepada publik.
Menurutnya, hasil penelitian tidak boleh berhenti sebagai laporan akademik, tetapi perlu diterjemahkan menjadi program, prioritas anggaran, dan perbaikan pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kolaborasi bukan sekedar mempertemukan banyak pihak dalam satu kegiatan. Yang perlu dipastikan adalah setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai yang diharapkan, dan hasil kerja yang sama tersebut bisa diterapkan untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga menyiapkan sejumlah fokus penguatan untuk periode 2027–2030, mulai dari pengembangan infrastruktur pencerahan, penguatan kelembagaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam perencanaan, hingga peningkatan kesiapan masyarakat.
Banda Aceh juga diarahkan menjadi laboratorium hidup kebencanaan, yakni ruang pembelajaran dan kolaborasi bagi pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, serta mitra internasional untuk mengembangkan pendekatan yang lebih baik dalam menghadapi bencana dan cuaca ekstrem.
Illiza berharap forum U-DARE 4.0 dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan kerja sama dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
“Kita dapat saling belajar dan bekerja bersama untuk melindungi masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya.(**)
