Bahas Ranpergub JKA 2026: Pemerintah Aceh Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan, Perlindungan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas

Berita17 Dilihat

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai mematangkan penataan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Jaminan Kesehata Aceh (JKA). Penataan ini diarahkan untuk memastikan program JKA berjalan lebih tepat sasaran, berkualitas, serta berkelanjutan tanpa mengurangi hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Konsultasi Publik terkait Penyusunan Draf Pergub Jaminan Kesehatan Aceh yang berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna Lantai II Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, DPRA, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga perwakilan mahasiswa.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam pembahasan Ranpergub JKA 2026, penataan kebijakan diarahkan untuk membangun sistem jaminan kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkualitas bagi masyarakat Aceh.

Dalam rancangan tersebut, penyelenggaraan JKA dibangun melalui tiga pilar utama, yakni kepesertaan, layanan unggulan, dan pendanaan. Ketiga pilar ini menjadi fondasi untuk memperkuat sistem perlindungan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan program.

Dari sisi kepesertaan, JKA diarahkan sebagai jaring pengaman terakhir bagi penduduk Aceh yang belum memiliki perlindungan jaminan kesehatan. Mekanisme ini mengedepankan pemadanan data kependudukan dan verifikasi status kepesertaan agar bantuan pembiayaan kesehatan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(**)