BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, menyatakan akan memanggil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh guna meminta penjelasan terkait polemik penanganan kasus dugaan hubungan sesama jenis yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang pria berinisial AM.
Pernyataan tersebut disampaikan Irwansyah melalui akun Instagram pribadinya, Irwansyah Ste II, Sabtu (14/11/2026) malam.
Dalam unggahannya, Irwansyah mengatakan pemanggilan tersebut bertujuan memperoleh keterangan resmi dari Satpol PP-WH mengenai perkembangan dan proses penanganan perkara yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
“Kita akan memanggil Satpol PP/WH Banda Aceh, untuk meminta keterangan, jawaban, dan tanggapan atas apa yang beredar di tengah masyarakat,” tulis Irwansyah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai penjelasan dari instansi terkait sangat diperlukan agar persoalan tersebut dapat dipahami secara utuh, sekaligus memberikan kejelasan kepada publik mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan kasus tersebut.
Selain itu, Irwansyah mengaku prihatin atas kejadian yang menjadi perhatian masyarakat tersebut. Ia menilai terdapat sejumlah kelemahan dalam regulasi Qanun Aceh yang perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan serupa dalam penegakan hukum ke depan.
“Memang ada kelemahan dalam regulasi Qanun, dan itu akan kita coba kita sampaikan juga ke pihak Provinsi untuk bisa segera direvisi,” tulisnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menyikapi persoalan tersebut secara bijak dan mengedepankan upaya mencari solusi terbaik, termasuk melalui evaluasi terhadap aturan yang berlaku.
Pernyataan Ketua DPRK Banda Aceh itu muncul setelah penanganan kasus FD dan AM menuai polemik, menyusul keputusan penyidik Satpol PP-WH mengeluarkan keduanya dari tahanan.
Sebelumnya, FD dan AM diamankan dalam sebuah penggerebekan di ruang kerja FD di Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh pada 12 Agustus 2026.
Dalam proses penanganan perkara, penyidik menghadapi kendala pembuktian untuk menjerat keduanya menggunakan ketentuan jarimah liwath maupun pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Dalam Pasal 1 angka 28 Qanun tersebut, jarimah liwath didefinisikan secara spesifik sebagai perbuatan seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
Sementara itu, Pasal 1 angka 27 mengatur pelecehan seksual sebagai perbuatan asusila atau cabul terhadap orang lain sebagai korban tanpa kerelaan korban.
Perbedaan unsur dalam kedua ketentuan tersebut menjadi salah satu persoalan dalam proses pembuktian perkara FD dan AM.
Karena itu, rencana pemanggilan Satpol PP-WH oleh DPRK Banda Aceh diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar penanganan perkara, kendala pembuktian yang dihadapi penyidik, serta kemungkinan perlunya evaluasi terhadap regulasi yang berlaku.(**)
