JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin atau yang akrab disapa Dek Gam, meminta Kapolri mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Ia bahkan menyebut kemungkinan penerapan pasal makar apabila unsur pidananya terbukti.
Hal tersebut disampaikan Dek Gam saat memberikan masukan kepada Kapolri dalam Rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Dek Gam mengaku dirinya juga pernah menjadi korban penyadapan. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak setengah-setengah dalam menangani dugaan tersebut.
Menurutnya, pihak-pihak yang diduga terlibat harus segera dipanggil dan dimintai keterangan untuk mengetahui motif serta tujuan penyadapan.
“Kalau memang disadap, jangan tanggung-tanggung. Langsung saja panggil, tanya salahnya apa, melawan negara atau tidak,” ujar Dek Gam di hadapan Kapolri.
Ia menegaskan, apabila dugaan penyadapan terhadap kepala negara terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana, aparat harus mempertimbangkan penerapan pasal-pasal yang sesuai, termasuk pasal makar jika unsur hukumnya terpenuhi.
Dek Gam juga mengingatkan pengalaman Aceh pada masa konflik. Ia menyebut, dahulu masyarakat yang sekadar membicarakan keburukan negara di warung kopi bisa dianggap melakukan makar.
“Kalau dulu di Aceh, hanya cerita di warung kopi tentang kejelekan negara saja dianggap makar. Sekarang, kalau memang terbukti ada yang menyadap kepala negara, jangan ragu untuk menindak sesuai hukum,” tegasnya.
Selain itu, Dek Gam meminta Kapolri memberikan perhatian terhadap kemungkinan keterlibatan anggota DPR dalam kelompok yang diduga terkait penyadapan tersebut.
Ia meminta informasi mengenai anggota legislatif yang diduga terlibat disampaikan kepada MKD agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada anggota DPR yang ikut-ikut bermain dalam kelompok tersebut, tolong kasih tahu kami. Ketua MKD akan menindak tegas anggota DPR yang terbukti terlibat,” katanya.
Dek Gam menegaskan, penanganan dugaan tersebut harus dilakukan secara serius, transparan, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.(*)
