BANDA ACEH | Pemerintah Kota Banda Aceh sedang benar-benar serius mengawal aset daerah agar tidak terbengkalai dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam foto tersebut, terlihat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Ir. Jalaluddin, sedang memimpin rapat lanjutan yang sangat penting. Di sekeliling meja rapat yang besar, duduk para pejabat dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh. Mereka semua mengenakan pakaian dinas putih. Semua wajah tampak serius. Semua sedang menyimak, mencatat, dan berdiskusi.
Rapat tersebut adalah Rapat Lanjutan Pembahasan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ulee Lheue.
Rapat ini digelar di Ruang Rapat Sekda, Gedung B Lantai II, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (11/11/2026).
Kenapa rapat ini penting? Karena Dermaga TPI Ulee Lheue adalah salah satu aset yang sangat strategis bagi Kota Banda Aceh. Dermaga ini bukan hanya tempat kapal bersandar. Dermaga ini adalah pusat ekonomi masyarakat pesisir. Dermaga ini adalah tempat nelayan menjual hasil tangkapannya, tempat masyarakat mendapatkan ikan segar, dan tempat perputaran ekonomi masyarakat Ulee Lheue berjalan setiap hari.
Jika dermaga ini dikelola dengan baik, maka nelayan akan sejahtera, harga ikan akan stabil, dan ekonomi masyarakat pesisir akan bergerak. Sebaliknya, jika dermaga ini tidak dimanfaatkan secara optimal, maka aset yang nilainya miliaran rupiah ini akan terbengkalai dan tidak memberikan manfaat apa-apa.
Karena itulah, dalam rapat ini dibahas penyampaian konsep pelaksanaan dari Pemerintah Aceh sebagai bagian dari koordinasi dan tindak lanjut rencana pemanfaatan aset daerah tersebut.
Skema yang dibahas adalah pemanfaatan Dermaga TPI Ulee Lheue melalui skema pinjam pakai oleh Pemerintah Aceh.
Skema pinjam pakai ini tentu tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada aturan yang jelas, harus ada kesepakatan yang jelas, harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, siapa yang merawat, siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan dermaga.
Semua itu dibahas satu per satu dalam rapat ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua dibuka secara transparan, agar ke depan tidak ada persoalan hukum, tidak ada persoalan administrasi, dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Sekda Banda Aceh, Ir. Jalaluddin, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sangat mendukung optimalisasi pemanfaatan Dermaga TPI Ulee Lheue, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir Ulee Lheue.
Sekda juga meminta agar seluruh perangkat daerah terkait untuk terus mengawal proses ini, jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai hanya menjadi wacana di atas kertas, tapi harus segera ada hasil yang nyata di lapangan.
Suasana rapat dalam foto itu menggambarkan betapa seriusnya pembahasan tersebut. Di foto atas, terlihat para peserta rapat sedang mendengarkan paparan konsep dari Pemerintah Aceh yang ditampilkan di layar monitor. Di foto sampingnya, terlihat para peserta rapat sedang berdiskusi dengan serius, saling bertukar pendapat, saling memberikan masukan.
Di foto bawah, terlihat Sekda Jalaluddin sedang memimpin jalannya rapat, didampingi para pejabat lainnya. Di belakang mereka, terpampang peta Kota Banda Aceh yang menjadi pengingat, bahwa setiap keputusan yang diambil dalam ruangan ini akan berdampak langsung kepada masyarakat Banda Aceh.
Rapat ini juga menjadi bukti, bahwa sinergi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh berjalan dengan sangat baik. Tidak ada ego sektoral. Tidak ada tarik menarik kewenangan. Yang ada adalah semangat untuk bersama-sama membangun Aceh, bersama-sama mengoptimalkan aset daerah, dan bersama-sama mensejahterakan masyarakat.
Kini, masyarakat Ulee Lheue tentu berharap, rapat ini tidak berhenti hanya di ruang rapat. Masyarakat berharap, hasil rapat ini benar-benar terlihat di lapangan. Dermaga TPI Ulee Lheue bisa segera dimanfaatkan secara optimal, bisa menjadi lebih bersih, lebih tertata, lebih modern, dan lebih memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan dan masyarakat sekitar.
Karena pada akhirnya, aset daerah itu adalah milik rakyat. Dermaga itu adalah milik rakyat. Dan tugas pemerintah adalah memastikan, bahwa setiap aset milik rakyat itu dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dan hasilnya kembali kepada rakyat.(**)
