BANDA ACEH | Pemerintah Kota Banda Aceh terus menunjukkan keseriusannya dalam menekan angka kemiskinan. Hal itu terlihat dari digelarnya Rapat Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Triwulan III Tahun 2026, yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Ir. Jalaluddin.
Rapat penting tersebut berlangsung pada Jumat, 6 November 2026*, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota, Gedung A, Balai Kota Banda Aceh. Sejak pagi, para kepala OPD, perwakilan instansi terkait, dan tim penanggulangan kemiskinan sudah berkumpul untuk membahas sejauh mana program yang sudah berjalan, apa yang belum maksimal, dan apa yang harus dipercepat di sisa tahun 2026 ini.
Suasana rapat berlangsung serius dan penuh diskusi. Para peserta duduk melingkar mengelilingi meja rapat besar, sambil membuka laptop dan berkas-berkas laporan. Di layar presentasi, terlihat materi evaluasi yang menjadi bahan pembahasan utama.
Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan serta penguatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas program dan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.
Artinya, rapat ini bukan sekadar kumpul-kumpul dan laporan formalitas. Tetapi benar-benar menjadi ajang untuk mengoreksi, mengevaluasi, dan menyatukan langkah agar program pengentasan kemiskinan di Banda Aceh tidak jalan sendiri-sendiri.
Selama ini, program penanggulangan kemiskinan di Banda Aceh menyentuh banyak sektor. Mulai dari bantuan sosial, bantuan pangan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, hingga program pendidikan dan kesehatan gratis bagi keluarga kurang mampu.
Namun, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah: Apakah semua program itu sudah tepat sasaran? Apakah sudah benar-benar dirasakan oleh warga miskin di gampong-gampong? Apakah sudah ada perubahan nyata dalam kehidupan mereka?
Itulah yang dibedah habis-habisan dalam rapat evaluasi Triwulan III ini.
Sekda Jalaluddin, yang dikenal tegas dan detail dalam memimpin rapat, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu dinas saja. Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, hingga Bappeda sebagai perencana utama.
Jika semua OPD berjalan dengan data yang sama dan tujuan yang sama, maka program penanggulangan kemiskinan akan jauh lebih efektif. Tidak ada lagi bantuan yang tumpang tindih, tidak ada lagi warga yang terlewat, dan tidak ada lagi program yang hanya habis di atas kertas.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam rapat ini adalah soal data. Data kemiskinan harus akurat, harus diperbarui, dan harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab, jika datanya salah, maka sasarannya pun akan salah. Bantuan bisa jatuh ke tangan yang tidak berhak, sementara warga yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan apa-apa.
Karena itu, Pemko Banda Aceh terus berupaya memperbaiki basis data kemiskinan, termasuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Dengan data yang valid, pemerintah bisa memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain soal data, rapat ini juga membahas soal efektivitas program. Program yang sudah berjalan selama tiga triwulan ini dievaluasi satu per satu. Mana yang berhasil menurunkan angka kemiskinan, mana yang masih stagnan, dan mana yang perlu diubah strateginya di Triwulan IV nanti.
Tidak kalah penting, rapat ini juga membahas soal kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal memberi bantuan. Tetapi juga soal bagaimana membuat masyarakat bisa mandiri, bisa berusaha, bisa bekerja, dan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen.
Itulah mengapa program pemberdayaan menjadi kunci. Pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pendampingan UMKM, hingga pembukaan lapangan kerja baru menjadi bagian penting dari strategi Pemko Banda Aceh.
Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki tantangan tersendiri. Di satu sisi, kota ini menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. Di sisi lain, masih ada warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di kawasan pesisir, kawasan padat penduduk, dan gampong-gampong pinggiran.
Karena itu, Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal, dengan didampingi Sekda Jalaluddin, terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan. Rapat evaluasi seperti ini menjadi bukti bahwa Pemko tidak ingin bekerja asal-asalan, tetapi bekerja dengan evaluasi, data, dan perencanaan yang matang.
Warga Banda Aceh pun berharap, hasil dari rapat evaluasi pada Jumat, 6 November 2026 ini tidak hanya menjadi dokumen laporan. Tetapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Bantuan yang lebih tepat sasaran, program pemberdayaan yang lebih nyata, dan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.
Ke depan, Pemko Banda Aceh diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor ini. Karena hanya dengan kerja bersama, kolaborasi, dan semangat Banda Aceh Kota Kolaborasi, target penanggulangan kemiskinan bisa tercapai.
Rapat evaluasi Triwulan III ini menjadi penanda bahwa Pemko Banda Aceh tidak berhenti bekerja. Masih ada Triwulan IV yang harus dikejar. Masih ada target yang harus dituntaskan sebelum tahun 2026 berakhir. Dan masih ada ribuan warga yang menaruh harapan pada pemerintah kota untuk hidup yang lebih baik.(**)
