Pangdam IM dan Menko Kumham Imipas Tegaskan Komitmen Pengusutan Insiden di Pidie

Berita3 Dilihat

Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M., mendampingi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dalam konferensi pers terkait insiden di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan 13 orang lainnya menjadi korban. Kegiatan berlangsung di Gedung VVIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Jumat (6/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Yusril menegaskan pemerintah berkomitmen mengusut tuntas peristiwa yang terjadi pada 4 November 2026 itu. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan bersama Komnas HAM perwakilan Aceh yang dijadwalkan turun ke Aceh pada Minggu (8/11/2026).

Penyelidikan tersebut bertujuan mengungkap kronologi dan fakta kejadian, termasuk memastikan penyebab luka yang dialami para korban. Yusril juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abzalul Riza (20) serta berharap para korban lainnya segera pulih.

Sementara itu, Pangdam IM menyampaikan bahwa Kodam Iskandar Muda tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan peristiwa tersebut ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Terkait pengamanan di lokasi, berdasarkan keterangan awal prajurit yang bertugas, tidak seluruh personel membawa senjata api, sedangkan munisi yang digunakan berupa munisi hampa dan karet. Keterangan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman.

Pangdam IM mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga persatuan dan keamanan Aceh.

Di sisi lain, Yusril menegaskan pemerintah menghormati tradisi masyarakat Aceh dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ia mengajak para ulama, teungku, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar persoalan pengibaran bendera bulan bintang tidak kembali menimbulkan konflik.

Kedua pejabat tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri, menghormati proses penyelidikan, dan mempercayakan penanganan peristiwa kepada pihak berwenang demi terwujudnya Aceh yang aman, damai, dan kondusif.