Wakil Wali Kota Sabang Hadiri Rapat FKKA, Bahas Isu Strategis Daerah

Sabang3 Dilihat

Sabang – Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menghadiri Rapat Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (FKKA), yang membahas isu strategi pembangunan, kebijakan keuangan, serta penguatan koordinasi antarpemerintah kabupaten dan kota di Aceh.

Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, dipimpin Koordinator FKKA sekaligus Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Forum ini menjadi wadah bagi Dewan Pimpinan FKKA periode 2025-2030 untuk memulai program kerja dan menyusun langkah bersama dalam menyikapi berbagai tantangan pembangunan.

Pembahasannya mencakup kebijakan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, penanganan pascabencana, serta peningkatan pelayanan kebutuhan publik. Isu-isu tersebut menjadi perhatian bersama mengingat kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta mempengaruhi pelaksanaan program di kabupaten dan kota.

Wakil Wali Kota Sabang menilai koordinasi antarpemerintah kabupaten dan kota penting untuk menyamakan pandangan dalam menyikapi kebijakan pembangunan, sekaligus membuka ruang bagi setiap daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

“Setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan tantangan masing-masing. Oleh karena itu, melalui forum ini kita bisa saling bertukar pandangan dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga ada masukan bersama untuk menyikapi kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Suradji, Sabtu (24/10) sore.

Selain itu, peserta menyoroti pengelolaan persampahan regional, sinkronisasi tata ruang untuk mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan, serta pertukaran pengalaman mengenai program unggulan antardaerah.

Suradji berharap berbagai masukan terbaik dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi berkelanjutan dan menghasilkan langkah-langkah konkret sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

“Kita berharap hasil pembahasan ini tidak berhenti di forum saja, tetapi bisa ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Agenda lainnya meliputi evaluasi program kerja FKKA tahun 2026 dan penyusunan usulan kegiatan untuk tahun 2027. Melalui forum ini, FKKA diharapkan mampu menghimpun aspirasi kabupaten dan kota serta memberikan rekomendasi bersama untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, demi mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Aceh.