BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kehadiran Illiza dalam agenda nasional tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendukung percepatan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses terhadap layanan keuangan.
Rakornas TPAKD menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Upaya ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup.
Illiza menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menjalankan arahan Presiden terkait percepatan akses keuangan di daerah.
Menurutnya, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan perbankan dan pembiayaan, tetapi juga menyangkut peningkatan literasi keuangan agar masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan serta memanfaatkan berbagai layanan keuangan secara produktif.
Oleh karena itu, Pemko Banda Aceh akan terus memperkuat peran TPAKD melalui kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), lembaga keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong semakin luasnya jangkauan layanan keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan maupun layanan keuangan formal.
Bagi Banda Aceh, penguatan akses keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudahan memperoleh layanan keuangan dapat menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta menciptakan peluang kerja baru.
Selain itu, peningkatan literasi keuangan juga diperlukan agar masyarakat mampu memahami manfaat, risiko, dan tanggung jawab dalam menggunakan produk maupun layanan keuangan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan keuangan secara bijak dan terhindar dari berbagai praktik keuangan yang merugikan.
Pemerintah Kota Banda Aceh memandang bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh akses keuangan yang merata dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, perbankan, dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata.
Melalui penguatan TPAKD, Pemko Banda Aceh berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan untuk mengakses layanan keuangan, mengembangkan potensi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Dengan dukungan OJK, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, Banda Aceh diharapkan mampu terus memperluas inklusi keuangan sekaligus menjadikan layanan keuangan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(**)
