JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi terkini serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Dalam pertemuan itu, DEN memaparkan sejumlah hasil kajian berbasis data dan studi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan strategis. Pembahasan mencakup digitalisasi perlindungan sosial, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan industri hilirisasi, strategi menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga langkah antisipasi dampak perubahan iklim.
Berbagai rekomendasi tersebut diarahkan untuk memastikan program pemerintah berjalan lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global.
Digitalisasi Bansos Jangkau 514 Kabupaten/Kota
Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan uji coba digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). DEN melaporkan bahwa pelaksanaan uji coba telah menjangkau 514 kabupaten/kota dengan jumlah 11,5 juta kepala keluarga terdaftar.
Digitalisasi perlindungan sosial menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan pemerintah. Melalui sistem yang terintegrasi secara digital, proses pendataan dan penyaluran bantuan diharapkan semakin transparan, terukur, serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selama ini, ketepatan data penerima menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Data yang akurat diperlukan agar bantuan tidak salah sasaran, sekaligus mengurangi risiko penerima yang memenuhi kriteria justru tidak memperoleh haknya.
Dengan dukungan sistem digital, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi program perlindungan sosial. Langkah tersebut juga berpotensi memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sehingga manfaat bantuan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.
Meski demikian, keberhasilan digitalisasi tetap memerlukan pemutakhiran data secara berkala, koordinasi antarlembaga, serta perhatian terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
DEN Soroti Dampak Program Makan Bergizi Gratis
Selain perlindungan sosial, DEN turut menyampaikan hasil kajian mengenai dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap aktivitas belajar dan kondisi siswa di sekolah.
Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, program MBG menunjukkan potensi meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, membangkitkan semangat belajar, serta mengurangi rasa lapar pada anak.
Asupan makanan yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak. Ketika kebutuhan gizi terpenuhi, siswa diharapkan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih baik dan berkonsentrasi selama berada di lingkungan sekolah.
Namun, manfaat program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan. Pelaksanaan yang konsisten, kualitas gizi, keamanan pangan, serta ketepatan distribusi juga menjadi unsur penting untuk memastikan tujuan program tercapai.
Atas dasar itu, DEN merekomendasikan agar distribusi MBG diprioritaskan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan perdesaan, serta masyarakat miskin.
Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya pemerataan manfaat program pemerintah, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
Wilayah dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi dinilai perlu mendapat perhatian agar anak-anak memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam memenuhi kebutuhan gizi dan mengakses pendidikan.
Dengan penentuan prioritas yang tepat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi upaya pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Hilirisasi Aluminium dan Baterai Litium Perkuat Ekspor
Pada sektor industri dan energi, DEN memaparkan perkembangan hilirisasi aluminium dan komponen baterai litium yang dinilai berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Melalui pengembangan industri hilir, Indonesia berupaya meningkatkan nilai tambah sumber daya dan bahan baku di dalam negeri sebelum dipasarkan ke luar negeri. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat struktur industri nasional sekaligus memperbesar kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi.
DEN menyampaikan bahwa nilai ekspor produk hilirisasi diproyeksikan mencapai sekitar US$50 miliar pada akhir 2026.
Proyeksi tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor hilirisasi dalam mendorong perdagangan internasional Indonesia. Pengolahan bahan baku menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi dapat membuka peluang pasar baru, memperluas kegiatan industri, serta meningkatkan daya saing produk nasional.
Pengembangan industri komponen baterai litium juga memiliki relevansi dengan kebutuhan global terhadap teknologi penyimpanan energi dan perkembangan kendaraan listrik. Sementara itu, industri aluminium memiliki beragam penggunaan dalam sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, dan berbagai industri lainnya.
Kendati demikian, pencapaian target ekspor memerlukan dukungan investasi, kepastian kebijakan, ketersediaan energi, infrastruktur logistik, serta penguatan kemampuan industri dalam negeri.
Pengembangan hilirisasi juga perlu diiringi peningkatan keterampilan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha nasional agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas.
Pemerintah Siapkan Strategi Menjaga Harga BBM Bersubsidi
Dalam pertemuan tersebut, DEN juga membahas strategi fiskal pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.
Strategi tersebut disiapkan melalui koordinasi Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Harga energi memiliki pengaruh terhadap berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari transportasi dan distribusi barang hingga biaya produksi sektor usaha. Perubahan harga energi dapat memberikan dampak berantai terhadap harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat.
Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM bersubsidi menjadi salah satu instrumen yang diperhatikan pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Di sisi lain, pengelolaan subsidi juga membutuhkan perhitungan fiskal yang cermat agar kebijakan tersebut tetap sejalan dengan kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan.
Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, stabilitas harga, dan keberlanjutan anggaran. Dengan perencanaan yang matang, subsidi diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kelompok sasaran tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan program pembangunan lainnya.
Antisipasi El Nino dan La Nina, Cadangan Pangan Diperkuat
Perubahan iklim turut menjadi perhatian DEN dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo.
DEN merekomendasikan sejumlah langkah antisipasi terhadap fenomena El Nino dan La Nina, yang berpotensi memengaruhi kondisi cuaca, produksi pangan, distribusi kebutuhan pokok, serta kesehatan masyarakat.
Langkah yang direkomendasikan meliputi penguatan stok cadangan pangan, menjaga kelancaran distribusi, pelaksanaan operasi pasar, serta penyediaan pelayanan kesehatan khusus bagi masyarakat di wilayah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penguatan cadangan pangan menjadi penting untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok apabila terjadi gangguan produksi akibat perubahan pola cuaca. Sementara itu, kelancaran distribusi diperlukan agar pasokan dapat menjangkau daerah yang berpotensi mengalami kekurangan bahan pangan.
Operasi pasar juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu menjaga stabilitas harga apabila terjadi tekanan terhadap pasokan atau lonjakan harga kebutuhan pokok.
Di sektor kesehatan, perhatian khusus diperlukan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap karhutla. Paparan asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki masalah pernapasan.
Oleh karena itu, kesiapsiagaan lintas sektor menjadi penting agar pemerintah dapat merespons dampak perubahan iklim secara lebih terkoordinasi, baik melalui langkah pencegahan maupun penanganan ketika kondisi darurat terjadi.
Kebijakan Berbasis Data untuk Memperkuat Ekonomi Nasional
Rangkaian rekomendasi yang disampaikan DEN mencerminkan pentingnya penggunaan data dan hasil kajian dalam merumuskan kebijakan pemerintah.
Digitalisasi perlindungan sosial diarahkan untuk meningkatkan ketepatan bantuan. Program MBG diharapkan mendukung pemenuhan gizi dan kegiatan belajar anak. Hilirisasi industri diproyeksikan meningkatkan nilai ekspor, sedangkan strategi fiskal dan antisipasi perubahan iklim ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko.
Seluruh agenda tersebut memiliki keterkaitan dalam mendukung pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan ketahanan menghadapi gejolak eksternal.
Di tengah dinamika global, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat daya saing industri, memastikan efektivitas belanja negara, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Rekomendasi DEN menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam upaya menjawab tantangan tersebut. Implementasi kebijakan secara konsisten, koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta evaluasi berbasis data akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas langkah-langkah yang direncanakan.
Melalui berbagai agenda tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
