BANDA ACEH – Produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Aceh kembali mencuri perhatian dalam ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Melalui dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh, sejumlah pelaku UMKM dari Tanah Rencong mendapat kesempatan memperkenalkan produk halal, modest fashion, kopi, cokelat, hingga kerajinan khas Aceh kepada pasar yang lebih luas. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing produk lokal sekaligus mendorong Aceh berperan lebih besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional.
ISEF ke-13 tahun ini mengusung semangat “Kebaikan untuk Semua”, dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Festival ini menjadi wadah kolaborasi pemerintah, otoritas, pelaku industri, akademisi, serta UMKM untuk memperkuat rantai nilai halal dan memperluas akses pasar.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, pada 14 Oktober 2026 di JICC.
ISEF 2026 menghadirkan lebih dari 100 rangkaian kegiatan secara luring dan daring yang melibatkan mitra ekonomi dan keuangan syariah domestik maupun internasional serta lebih dari 1.000 pelaku industri halal.
Berbagai kegiatan diselenggarakan, mulai dari pameran produk halal, business matching perdagangan dan wastra, Forum Bisnis Pesantren, hingga forum nasional dan internasional yang membahas industri halal, zakat, wakaf, pembiayaan haji, serta pariwisata ramah muslim.
Enam UMKM Aceh Tampil dalam Pameran ISEF
Salah satu bentuk partisipasi Aceh dalam ajang tersebut diwujudkan melalui program Industri Kreatif Syariah (IKRA) yang mengantarkan enam UMKM terpilih untuk tampil dalam pameran ISEF 2026.
Empat UMKM bergerak di bidang modest fashion, yakni Tenun Kutaradja, Ija Kroeng, Salsabilaocaa, dan Sararizqa. Sementara itu, dua UMKM lainnya, yaitu Coklat Sabang dan Ulunowih, mewakili kategori makanan halal.
Kehadiran para pelaku usaha tersebut tidak sekadar membawa produk untuk dipamerkan. Mereka juga memperkenalkan kekayaan budaya, kreativitas, dan identitas Aceh melalui produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mencerminkan karakter daerah.
Dukungan KPw BI Provinsi Aceh melalui program IKRA turut diarahkan untuk mempersiapkan pelaku usaha agar semakin siap memasuki industri halal. Pendampingan tersebut mencakup penguatan proses bisnis, pengelolaan logistik, pengurusan sertifikasi, serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha.
Langkah ini penting agar produk UMKM Aceh tidak hanya mampu bersaing dari sisi kualitas dan keunikan, tetapi juga memenuhi standar yang dibutuhkan untuk memperluas penetrasi pasar.
Selain melalui pameran, produk unggulan Aceh juga dipasarkan lewat Halal Mart. Sejumlah produk yang turut diperkenalkan antara lain Bitata Food, Capli, Socolatte, dan Gayoland Coffee.
Partisipasi tersebut membuka peluang bagi produk lokal untuk semakin dikenal masyarakat dari berbagai daerah, sekaligus memperluas jaringan pemasaran dan mendorong terbentuknya kemitraan bisnis yang berkelanjutan.
Desa Wisata Iboih Perkenalkan Pariwisata Ramah Muslim
Potensi Aceh dalam ISEF 2026 tidak hanya ditampilkan melalui produk UMKM. Sektor pariwisata juga mendapat ruang untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas.
Desa Wisata Iboih di Kota Sabang ditampilkan dalam kategori pariwisata ramah muslim. Kehadiran destinasi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi wisata Aceh yang memiliki daya tarik alam, budaya, serta peluang pengembangan layanan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim.
Pengembangan pariwisata ramah muslim juga berpotensi menciptakan keterhubungan antara sektor wisata dengan berbagai usaha lokal, mulai dari kuliner halal, produk kerajinan, fesyen, hingga jasa pendukung pariwisata.
Dengan demikian, promosi pariwisata melalui ISEF diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian daerah dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Perkuat Sinergi Ekonomi Syariah Pusat dan Daerah
Dalam rangka memperkuat keterlibatan Aceh dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, KPw BI Provinsi Aceh juga memfasilitasi partisipasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Aceh dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi.
Keterlibatan daerah dinilai penting karena pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup industri halal, usaha mikro dan kecil, pendidikan, pariwisata ramah muslim, serta optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Melalui kolaborasi tersebut, Aceh memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi lokal dan menghubungkannya dengan jaringan industri halal nasional maupun internasional.
Indonesia Perkuat Posisi dalam Ekonomi Syariah Global
Secara nasional, penyelenggaraan ISEF merupakan bagian dari upaya Indonesia memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia bertahan di peringkat keempat dunia. Sementara itu, rantai nilai halal nasional tercatat tumbuh 5,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sektor keuangan berkelanjutan, penerbitan green sukuk Indonesia sejak 2018 mencapai 7,7 miliar dolar AS di pasar global dan Rp108,9 triliun di pasar domestik per Juni 2026.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan fondasi untuk terus memperkuat ekonomi dan keuangan syariah nasional. Menurutnya, masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah, memperdalam pasar, serta memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah.
Pemerintah juga melihat ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Potensi tersebut didukung proyeksi belanja masyarakat muslim global yang diperkirakan mencapai 3,56 triliun dolar AS pada 2029.
Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, penguatan industri halal dan UMKM, perluasan ekspor, kerja sama internasional, serta pengembangan keuangan dan dana sosial syariah menjadi agenda penting.
Transformasi Digital Jangkau Generasi Muda
ISEF 2026 turut menghadirkan sejumlah inovasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Tiga kebaruan yang dihadirkan meliputi kolaborasi dengan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, pemanfaatan teknologi digital imersif, serta perluasan partisipasi lintas generasi dan negara.
Salah satu inisiatif yang menyasar generasi muda adalah kompetisi digital Video Kreatif Ekonomi Syariah (VITRAH) dan ISEF World Island melalui platform Roblox. Inisiatif tersebut memperkenalkan konsep ekonomi dan keuangan syariah melalui pendekatan digital yang lebih dekat dengan keseharian generasi muda.
Rangkaian menuju ISEF 2026 sebelumnya telah dimulai pada Juni hingga September melalui Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) di tiga wilayah, yakni Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
Melalui berbagai rangkaian kegiatan dan kolaborasi tersebut, ISEF diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha, lembaga keuangan, pemerintah, dan pasar global.
Bagi Aceh, keikutsertaan dalam ISEF 2026 menjadi momentum untuk memperluas promosi produk unggulan, meningkatkan kapasitas UMKM, memperkenalkan potensi pariwisata ramah muslim, serta memperkuat peran daerah dalam ekosistem ekonomi syariah nasional.
Dengan dukungan berkelanjutan, produk halal, fesyen, kopi, cokelat, dan kerajinan khas Aceh diharapkan semakin kompetitif, memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh
