PALEMBANG – Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, bergerak cepat memimpin upaya penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.
Hanya berselang beberapa hari setelah dilantik pada Kamis (15/10/2026), Kepala BNPB langsung turun ke daerah terdampak untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, Minggu (18/10/2026).
Kepala BNPB bertolak menuju Palembang bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta sejumlah pejabat BNPB. Kunjungan tersebut bertujuan mengevaluasi kondisi terkini kebakaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan dukungan pemerintah pusat dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan daerah.
Dalam penanganan darurat ini, Kristomei menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BMKG, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas operasi pemadaman.
Selain mengevaluasi kondisi lapangan, kunjungan tersebut juga difokuskan pada identifikasi kebutuhan personel, peralatan, teknologi, serta dukungan operasi udara. Seluruh langkah penanganan diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi aktual dan data terbaru agar upaya pengendalian kebakaran berlangsung lebih tepat sasaran.
Perkuat Koordinasi dan Evaluasi Operasi
Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala BNPB didampingi Kepala BMKG untuk memperkuat analisis kondisi cuaca dan perkembangan persebaran titik panas (hotspot). Analisis ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah penanganan, termasuk mengevaluasi efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Sejumlah pejabat BNPB turut mendampingi rombongan, yakni Direktur Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Reintegrasi (PRR), Direktur Komando Pengendalian Operasi (Kordalops), serta Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (PusdatinKK).
Rombongan berangkat dari Baseops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang, menggunakan pesawat CN-295 VIP pada pukul 11.00 WIB.
Setibanya di Palembang, Kepala BNPB dijadwalkan memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Satuan Tugas (Satgas) Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, unsur TNI/Polri, dan BPBD setempat. Rapat yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.30 WIB di Lanud Sri Mulyono Herlambang tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan penanganan sekaligus menyelaraskan langkah seluruh unsur terkait.
Pembahasan mencakup pemantauan titik panas, efektivitas pemadaman melalui jalur darat dan udara, pelaksanaan water bombing, serta evaluasi OMC. Penguatan komando lintas sektor di wilayah prioritas juga menjadi perhatian agar seluruh unsur dapat bergerak secara terpadu dengan mengacu pada data dan informasi terkini.
Koordinasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan, mengoptimalkan pengerahan sumber daya, serta memastikan setiap kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Tinjau Lokasi Karhutla dari Udara dan Darat
Setelah rapat koordinasi, Kepala BNPB bersama rombongan dijadwalkan meninjau langsung lokasi kebakaran pada pukul 15.00 WIB. Peninjauan dilakukan melalui udara menggunakan helikopter patroli di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), serta melalui jalur darat di kawasan Talang Jambi.
Peninjauan ini bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi wilayah terdampak, perkembangan kebakaran, serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman. Hasil pemantauan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah lanjutan dalam mengendalikan karhutla di Sumatera Selatan.
Pemantauan melalui udara dan darat juga menjadi bagian penting dalam memastikan operasi pemadaman berjalan sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, dukungan personel, peralatan, dan operasi udara dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas.
Kehadiran Kepala BNPB di Sumatera Selatan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat pengendalian operasi karhutla melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama, mulai dari pemantauan kondisi cuaca dan titik panas, pemadaman di lokasi kebakaran, hingga evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas operasi. Dukungan data yang akurat dan koordinasi yang solid diharapkan dapat mempercepat pengendalian kebakaran serta menekan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Setelah menyelesaikan rangkaian rapat koordinasi dan peninjauan lapangan, Kepala BNPB bersama rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Minggu malam.
Caption foto: Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala BMKG dan jajaran BNPB bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk memperkuat koordinasi serta meninjau langsung penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Minggu (18/10/2026).(**)
