JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan secara mendadak kembali mengejutkan publik. Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Keputusan tersebut dilakukan pada Senin, 14 September 2026. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.
Pergantian itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.
Yang membuat pergantian ini menjadi sorotan adalah masa jabatan Purbaya yang relatif singkat. Ia baru dipercaya menduduki kursi Menteri Keuangan pada September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Belum genap satu tahun menjalankan tugas sebagai bendahara negara, Purbaya harus meninggalkan posisi strategis tersebut.
Pergantian yang berlangsung cepat itu pun memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, Purbaya masih menjalankan aktivitas kedinasannya pada hari pencopotan. Sejumlah laporan menyebut Purbaya masih menghadiri agenda rapat di Kompleks Parlemen Senayan sebelum akhirnya menerima informasi mengenai pergantian tersebut.
Suahasil Nazara Kembali ke Kursi Menteri
Sebagai pengganti Purbaya, Prabowo memilih Suahasil Nazara. Sosok ini bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suahasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal membuat penunjukannya dipandang sebagai pilihan yang relatif familiar bagi pemerintah dan birokrasi Kementerian Keuangan.
Usai dilantik, Suahasil langsung menyampaikan pesan mengenai arah pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN sekaligus memastikan anggaran negara tetap mampu membiayai program-program prioritas pemerintah.
Menurut Suahasil, arahan Presiden Prabowo adalah agar keuangan negara tetap sehat dan kredibel. APBN, kata dia, harus dapat dipercaya sekaligus mampu menjalankan berbagai agenda prioritas pemerintahan.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena pergantian Menteri Keuangan tidak hanya menyangkut pergantian figur, tetapi juga berkaitan erat dengan arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah hingga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
Mengapa Purbaya Dicopot?
Inilah bagian yang hingga kini masih menjadi tanda tanya.
Sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan secara terbuka alasan spesifik mengapa Purbaya diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan.
Karena tidak ada penjelasan resmi yang terperinci, berbagai spekulasi pun bermunculan. Pergantian tersebut bahkan menjadi bahan perbincangan luas di media sosial dan kalangan pengamat ekonomi.
Salah satu isu yang ikut dikaitkan adalah gaya Purbaya dalam mengelola anggaran negara. Selama menjabat, ia dikenal memiliki pandangan yang cukup tegas mengenai disiplin fiskal dan efisiensi belanja.
Namun, mengaitkan pencopotannya secara langsung dengan sikap tersebut masih terlalu dini. Tidak ada pernyataan resmi dari Istana yang menyebut Purbaya dicopot karena terlalu ketat dalam menjaga anggaran.
Demikian pula dengan isu mengenai sikap Purbaya terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Purbaya memang pernah menyampaikan pandangan mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam penerapan perampasan aset, khususnya ketika berkaitan dengan pelanggaran perpajakan. Ia mengingatkan agar penerapan sanksi dilakukan secara hati-hati dan tidak mengabaikan asas keadilan.
Pandangan tersebut kemudian ikut menjadi bahan spekulasi di ruang publik. Ada yang menghubungkannya dengan dinamika pembahasan RUU Perampasan Aset.
Namun, sekali lagi, belum ada bukti atau pernyataan resmi pemerintah yang menyatakan bahwa sikap Purbaya mengenai RUU Perampasan Aset menjadi alasan pencopotannya.
Bukan Sekadar Pergantian Menteri
Pergantian Menteri Keuangan selalu memiliki arti penting bagi perekonomian nasional. Posisi tersebut merupakan salah satu jabatan paling strategis karena berhubungan langsung dengan APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah, utang, perpajakan, subsidi dan berbagai kebijakan ekonomi lainnya.
Karena itu, keputusan Prabowo mengganti Purbaya dengan Suahasil tidak hanya menjadi perhatian publik dalam negeri, tetapi juga menjadi perhatian pasar.
Sejumlah analisis internasional menilai pergantian tersebut dapat dibaca sebagai upaya pemerintah memberikan kepastian dan memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal. Reuters, misalnya, melaporkan bahwa Suahasil dipandang sebagai figur teknokrat yang lebih familiar dengan kebijakan fiskal dan diharapkan mampu memperkuat kredibilitas pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, pergantian ini juga menunjukkan bahwa posisi Menteri Keuangan sangat bergantung pada arah kebijakan dan kebutuhan pemerintahan Presiden Prabowo.
Purbaya kini harus meninggalkan kursi yang baru didudukinya sekitar satu tahun. Sementara Suahasil mendapatkan tugas baru untuk menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dengan kebutuhan membiayai berbagai program prioritas pemerintah.
Publik Masih Menunggu Jawaban Istana
Yang masih menjadi teka-teki adalah alasan sebenarnya di balik pergantian tersebut.
Apakah murni bagian dari evaluasi kinerja kabinet? Apakah pemerintah menginginkan pendekatan baru dalam mengelola APBN? Apakah berkaitan dengan kebijakan fiskal dan kondisi pasar? Atau ada pertimbangan politik dan koordinasi pemerintahan yang tidak disampaikan kepada publik?
Semua pertanyaan itu masih terbuka.
Yang jelas, secara resmi Presiden Prabowo telah mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru berdasarkan Keppres Nomor 97/P Tahun 2026.
Sementara berbagai isu mengenai Purbaya yang disebut terlalu ketat menjaga anggaran maupun dikaitkan dengan sikapnya terhadap RUU Perampasan Aset, sejauh ini masih berada pada ranah spekulasi dan belum dapat disebut sebagai alasan pencopotan.
Kini perhatian publik beralih kepada Suahasil Nazara.
Mampukah mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut menjaga APBN tetap sehat dan kredibel, sekaligus memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo?
Jawabannya akan terlihat dari kebijakan yang diambil dalam beberapa waktu ke depan.(**)
