ACEH TAMIANG – Dailymail Indonesia
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Aceh Tamiang, Syahriel Nasir, S.Kom., mendukung keberlanjutan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Syahriel juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus memperkuat pembenahan dan pengawasan terhadap operasional SPPG agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Menurut Syahriel, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG sebaiknya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan serta-merta dijadikan alasan untuk mengubah mekanisme penyediaan makanan secara menyeluruh.
«“Kami mendukung SPPG dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada persoalan, harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Jangan sampai karena ada kekurangan, sistem yang sudah dibangun justru ditinggalkan tanpa kajian yang matang,” ujar Syahriel, Rabu (9/9/2026).»
Ia menilai SPPG memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan makanan bagi penerima manfaat program MBG. Namun, keberlanjutan SPPG, menurutnya, harus dibarengi dengan pembenahan pada aspek kualitas makanan, kebersihan, keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan porsi, serta kapasitas produksi.
«“SPPG layak dilanjutkan, tetapi pembenahan tetap harus dilakukan. Kalau ditemukan kekurangan, perbaiki dan perkuat pengawasannya. Jangan hanya mempertahankan sistem tanpa memastikan kualitas pelayanannya,” katanya.»
Syahriel mengatakan pemerintah perlu memastikan setiap SPPG menjalankan operasional sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Ia menilai SPPG tetap dapat menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan MBG selama tata kelola dan pengawasannya terus diperbaiki.
«“Pemerintah harus memastikan setiap porsi memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, higienis, tepat sasaran, serta didukung pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.»
Ia juga mendorong BGN melakukan evaluasi secara berkala terhadap operasional SPPG. Jika ditemukan kekurangan, kata Syahriel, harus ada langkah korektif yang jelas dan terukur. Sementara apabila terdapat dugaan pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan, dan ketentuan yang berlaku.
«“Evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata. Kalau ada yang kurang, benahi. Kalau ada pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jangan sampai persoalan di lapangan justru mengaburkan tujuan utama program MBG,” katanya.»
Syahriel berharap pembenahan SPPG tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi mencakup seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan, pemenuhan kandungan gizi, distribusi makanan, hingga mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
«“Program MBG menyangkut kepentingan masyarakat dan menggunakan anggaran negara. Karena itu, kualitas makanan dan akuntabilitas pengelolaan harus berjalan beriringan,” pungkasnya.»
