Banda Aceh — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Aceh, Tgk Ahmada, meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali kebijakan terkait Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang hingga kini masih menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Menurut Tgk Ahmada, program JKA selama ini telah menjadi harapan besar bagi masyarakat Aceh dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan mudah diakses. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak melakukan pembatasan maupun memilah pelayanan JKA yang justru dapat menimbulkan keresahan baru di kalangan masyarakat kecil.
“JKA ini sudah lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Jangan sampai ada kesan dipilah-pilah sehingga rakyat merasa dipersulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Tgk Ahmada, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai, kondisi masyarakat Aceh saat ini masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terlebih setelah berbagai musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, termasuk banjir bandang yang menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda bahkan tempat tinggal mereka.
Dalam situasi sulit seperti sekarang, kata dia, masyarakat seharusnya diberikan kemudahan akses kesehatan, bukan justru dibebani dengan berbagai aturan yang menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Terlalu banyak masyarakat yang sedang berjuang bangkit pasca bencana. Banyak yang kehilangan segalanya akibat banjir bandang. Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah harus hadir memberikan rasa tenang, terutama dalam pelayanan kesehatan,” katanya.
Tgk Ahmada juga mengingatkan bahwa JKA merupakan salah satu program yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat Aceh. Program tersebut dinilai telah membantu masyarakat selama bertahun-tahun, khususnya warga kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan kesehatan gratis.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh dapat membuka ruang dialog bersama seluruh pihak terkait guna mencari solusi terbaik atas polemik yang berkembang. Menurutnya, persoalan JKA tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Ia meminta pemerintah, stakeholder terkait, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh untuk duduk bersama membicarakan persoalan tersebut secara bijaksana dan terbuka demi kepentingan rakyat.
“Persoalan JKA ini harus diselesaikan dengan kepala dingin dan semangat kebersamaan. Semua pihak harus duduk bersama mencari jalan keluar terbaik demi kemaslahatan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Selain itu, Tgk Ahmada berharap kebijakan yang nantinya diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh dipersulit, terutama bagi rakyat kecil yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Menurutnya, Pemerintah Aceh perlu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program JKA yang selama ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada rakyat. Dengan pelayanan kesehatan yang baik dan merata, masyarakat Aceh diyakini akan lebih mudah bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal pasca berbagai musibah yang terjadi.
Polemik terkait Pergub JKA belakangan memang menjadi perhatian publik di Aceh. Berbagai kalangan berharap pemerintah dapat mengambil langkah bijak agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan maksimal tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.(**)
