BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak, khususnya anak yatim dan piatu. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas program Kartu Aceh Carong, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Action Center Lantai 3 Bank Aceh tersebut menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyaluran bantuan biaya pendidikan. FGD ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, pihak perbankan, hingga stakeholder terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP., menegaskan bahwa program Kartu Aceh Carong merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan anak-anak yatim dan piatu di Aceh tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah di daerah.
“Melalui FGD ini, kita ingin mempertajam regulasi sekaligus memastikan bahwa distribusi bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk tidak membiarkan satu pun anak yatim di Aceh kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan biaya. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam menyukseskan program ini.
Selain membahas mekanisme penyaluran bantuan, diskusi juga menyoroti pentingnya validasi data penerima manfaat agar program berjalan efektif dan transparan. Dengan sistem yang baik, diharapkan bantuan dapat langsung dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mewujudkan generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Kartu Aceh Carong diharapkan tidak hanya menjadi program bantuan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia di Aceh.
Dengan langkah ini, Pemerintah Aceh kembali menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.(**)
