Aceh Besar – Persoalan transportasi laut menuju wilayah Pulo Aceh kembali menjadi sorotan publik. Dua kapal motor yang selama ini melayani rute penyeberangan ke Lampuyang, Pulau Breuh, yakni KM Rahmat Rizki dan KM Sulthan Bahari, diduga beroperasi dalam kondisi over kapasitas.
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada jumlah penumpang, tetapi juga pada muatan barang serta kendaraan roda dua yang diangkut dalam satu perjalanan. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama terkait aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi tersebut.
Sejumlah warga menyebutkan bahwa kondisi over kapasitas sudah menjadi pemandangan yang kerap terjadi, khususnya pada hari-hari tertentu ketika mobilitas masyarakat meningkat. Penumpang harus berdesakan, sementara barang dan kendaraan ditumpuk tanpa penataan yang optimal, (18/3/2026).
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dinilai perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang tergolong mendasar ini. Optimalisasi transportasi laut dinilai menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap layanan publik.
“Jika persoalan sederhana seperti ini saja tidak mampu ditangani dengan baik, maka patut dipertanyakan keseriusan dalam menjalankan amanah jabatan,” demikian kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Tujuan dari pembenahan transportasi ini sangat jelas, yakni untuk memberikan kemudahan, kelancaran, serta jaminan keselamatan bagi masyarakat Pulo Aceh dalam beraktivitas sehari-hari.
Secara historis, masyarakat Pulo Aceh memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Kota Banda Aceh. Berbagai kebutuhan dasar seperti bahan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi lainnya banyak bergantung pada akses menuju ibu kota provinsi tersebut.
Dengan kondisi geografis yang terpisah oleh laut, transportasi menjadi satu-satunya urat nadi penghubung. Oleh karena itu, layanan transportasi yang layak dan memadai bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Kekecewaan masyarakat juga disuarakan oleh akun media sosial @kabarpuloaceh yang menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi transportasi di wilayah tersebut. Mereka menilai bahwa hingga kini belum ada langkah signifikan yang mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat Pulo Aceh.
Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap operasional kapal penyeberangan, termasuk penambahan armada, pengaturan kapasitas muatan, serta peningkatan pengawasan agar kejadian over kapasitas tidak terus berulang.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan yang lebih besar di masa mendatang.(**)
