BANDA ACEH, 27 Februari 2026 — Pemerintah Aceh resmi melantik Taufik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam rangka menata hunian rakyat, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mewujudkan pembangunan permukiman yang berkeadilan di seluruh wilayah Aceh.
Dinas Perkim memegang peran strategis yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi ruang tumbuh keluarga, fondasi kesehatan sosial, serta simbol kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga. Oleh karena itu, kepemimpinan di sektor ini harus tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga peka terhadap realitas sosial dan kebutuhan rakyat.
Pemerhati Kebijakan Publik Aceh sekaligus mantan Anggota DPRK Pidie, Isa Alima, menyampaikan ucapan selamat dan harapan besar pasca pelantikan Taufik. Ia menegaskan bahwa posisi Kepala Dinas Perkim adalah amanah besar yang menyentuh langsung martabat hidup rakyat.
“Selamat kepada Bapak Taufik atas kepercayaan ini. Semoga pengelolaan perumahan di Aceh benar-benar menjadi cermin keadilan pembangunan. Rumah rakyat adalah ukuran utama keadilan sosial,” ujar Isa Alima.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tidak cukup sekadar fisik, tetapi harus mampu memperkuat martabat rakyat. “Jika rakyat tinggal di rumah layak dan lingkungan sehat, itu menandakan negara hadir dan pembangunan berkeadilan benar-benar terwujud. Sebaliknya, kawasan kumuh dan ketimpangan akses hunian adalah indikator bahwa pembangunan masih jauh dari cita-cita keadilan sosial,” tambah Isa Alima.
Isa Alima juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi, mulai dari kawasan kumuh, ketimpangan akses hunian, hingga lemahnya sinergi antara aspek tata ruang dan kebutuhan masyarakat. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Taufik, kebijakan akan lebih berani dan tegas, sehingga mampu mempercepat penanganan kawasan kumuh, memperluas akses rumah layak, serta mendukung program nasional (Presiden Prabowo) 3 juta rumah.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus menjadi gerakan sosial, bukan sekadar proyek fisik semata. Program-program harus mampu menjawab kebutuhan nyata rakyat kecil dan mampu membawa perubahan langsung yang dirasakan masyarakat.
Tak hanya itu, Isa Alima juga menyinggung urgensi penanganan pasca bencana, seperti program Rehab Rekom Paska Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor. Ia berharap, Dinas Perkim mampu bersinergi secara aktif dalam penanganan dan rekonstruksi kawasan terdampak, serta memperkuat ketahanan hunian rakyat dari bencana alam yang semakin sering melanda.
Ia menyarankan perlunya kolaborasi lintas sektor, keterbukaan data, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. “Rumah rakyat bukan ruang kompromi kepentingan. Ia harus dibangun dengan nurani, berdasarkan data yang valid, dan diawasi secara transparan,” tegasnya.
Pelantikan Taufik diharapkan menjadi momentum penguatan peran Dinas Perkim sebagai motor keadilan sosial di Aceh. Dari pagar rumah sederhana hingga kawasan permukiman terpadu yang berkelanjutan, amanah ini diemban dengan harapan besar: pembangunan yang tidak hanya tampak di atas peta, tetapi benar-benar dapat dirasakan kehangatan dan keadilan sosialnya oleh seluruh rakyat Aceh.
