JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) kini tengah menjadi sorotan publik. Di satu sisi, langkah masif ini dijanjikan sebagai solusi kesejahteraan masyarakat di akar rumput. Namun di sisi lain, desain pelaksanaannya yang terpusat dan berskala raksasa memicu kekhawatiran mengenai netralitas kebijakan negara. Muncul pertanyaan besar: apakah ini murni misi sosial, atau justru strategi politik yang dikemas dalam bentuk kebijakan?
Kritik tajam datang dari Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter. Ia menilai ada garis batas yang sangat tipis antara pemenuhan kesejahteraan sosial dengan instrumen mobilisasi politik yang sistematis.
Dua Titik Kritis Analisis Denny Charter
Dalam analisanya, Denny menyoroti potensi kerentanan institusional yang bisa membuat program ini melenceng menjadi “mesin politik” penguasa:
1. Struktur Komando Koperasi yang Janggal
Koperasi seharusnya lahir dari bawah ke atas (bottom-up) sebagai entitas ekonomi demokratis. Namun, Koperasi Merah Putih dinilai memiliki struktur command control yang sangat terpusat. Denny melihat keberadaan sistem komando ini mengindikasikan upaya pengorganisasian massa yang lebih menyerupai infrastruktur pemenangan elektoral daripada institusi ekonomi mandiri.
“Sentralisasi ini berpotensi menjadikan koperasi sebagai alat kontrol logistik di akar rumput untuk menjaga loyalitas konstituen,” ujar Denny.
2. “Pork Barrel” Menuju 2029
Dengan kucuran dana triliunan rupiah yang langsung menyentuh rakyat kecil, program MBG dan KMP dianggap memiliki anatomi sebagai kebijakan Pork Barrel atau “politik gentong babi”—yaitu pemanfaatan anggaran negara untuk mengamankan dukungan politik.
“Secara teoritis, pihak yang memegang kendali program ini memiliki hak istimewa elektoral yang tidak seimbang dibandingkan penantang politik mana pun di masa depan,” tegasnya.
Tantangan Demokrasi: Checks and Balances
Denny Charter memperingatkan bahwa pemusatan kekuatan logistik dan aparat dalam satu tangan adalah anomali dalam negara demokrasi modern. Tantangan terbesar saat ini adalah sejauh mana kekuatan masyarakat sipil, parlemen, dan kelompok oposisi mampu memberikan fungsi checks and balances (pengawasan) yang efektif.
“Tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan distribusi bantuan seperti ini akan selalu rentan ‘dibajak’ menjadi kendaraan politik jangka panjang,” tutup Denny.
