Karang Baru, Dailymail Indonesia
Ratusan hunian sementara (huntara) di Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang belum semua dihuni oleh warga korban banjir bandang.
Hal itu terjadi karena dugaan Vendor (Pihak Pekerja) belum menyelesaikan fasilitas umum dan kelengkapan hunian tersebut.
Pantauan awak media Rabu 21 Januari 2025, terlihat para pekerja sedang mengisi prabot pada huntara, dan sedang mengerjakan fasilitas umum (fasum) di blok C dan D
Sementara informasi yang berhasil dihimpun dilokasi mengatakan, 600 unit hunian telah selesai dikerjakan, namun belum semuanya terhuni.
”Sebenarnya untuk secara unit huniannya dari Zona A sampai D kesiapan hunian telah selesai 600 unit. Tetapi masih ada kendala seperti kelengkapan hunian masih kita kejar. Saat ini, Zona yang sudah lengkap ada Zona B dan A sebahagian lengkap. Dan memang belum siap semuanya 100 persen,” kata seorang perkerja proyek dilokasi huntara.
”Tapi secara gambaran luasnya untuk Zona A sudah sebagai dihuni, Zona B telah semua dihuni. Sedangkan untuk yang lainnya masih menunggu dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan,” kata perkerja proyek itu lagi.
Lanjut pekerja itu, untuk total jumlah hunian nya, dari Zona A 326 unit, B. 72 unit, C. 152 unit, dan D. 50 unit.
”Sedangkan yang mengerjakan hunian ini kan bukan satu Vendor saja, namun seluruh BUMN Karya milik negara,” katanya lagi.
Lebih lanjut, kata pekerja lagi, bila warga masyarakat ingin menepati hunian sebenarnya sudah bisa.
”Ya kalau mau masuk sudah bisa, tinggal masuk prabot nya aja. Kita juga masih nunggu bantuan. Yang belum selesai paling tinggal fasum saja. Saya juga dapat Info hari ini katanya sekitar 254 hunian mau serah terima kunci,” tambah nya.
”Sebenarnya untuk secara unit huniannya dari Zona A sampai D kesiapan hunian telah selesai 600 unit. Cuman kan masih ada kendala seperti perabotan lemari masih kita kejar. Saat ini, Zona yang sudah lengkap ada Zona B dan A sudah lengkap. Dan memang belum siap semuanya 100 persen,”kata seorang perkerja proyek dilokasi huntara
”Tapi secara gambaran luasnya untuk Zona A sudah sebahagian dihuni, untuk Zona B telah semua dihuni. Sedangkan untuk yang lainnya masih menunggu koordinasi dari pihak Kecamatan,” kata perkerja proyek itu lagi.
Lanjut pekerja itu, untuk total jumlah hunian nya, dari Zona A, ada 326 hunian, Zona B. 72 unit, C. 152 unit, dan D. 50 unit.
”Untuk yang mengerjakan hunian ini kan bukan satu Vendor saja, namun seluruh BUMN Karya milik negara” katanya.
Lebih lanjut, kata pekerja lagi, bila warga masyarakat ingin menepati hunian sebenarnya sudah bisa.
”Ya kalau mau masuk sudah bisa, tinggal masuk. prabot nya aja masih kita kerja. Kita juga masih nunggu bantuan. Yang belum selesai paling tinggal fasum saja di Zona C dan D. Saya juga dapat Info hari ini katanya sekitar 254 hunian mau serah terima kuncinya,” tambah nya.
Sedangkan dari keterangan salah satu penghuni huntara menyebut, untuk fasilitas saat ini di Zona B dengan jumlah 72 hunian sudah terisi semuanya.
”Untuk fasiltas di Zona B sudah terisi semuanya. Kendalanya kami saat ini uang buat belanja kebutuhan harian, memang dapur umum disiapkan seperti yang abg liat, bantuan yang disiapkan oleh pertamina cuma kompor, gas dan peralatan, kami masing masing masak sendiri di dapur umum bergantian. Untuk bantuan biaya harian seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat sampai saat ini belum terealisasi,” ucap Penghuni huntara
Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kinerja cepat Badan Pengelola Investasi Danantara dalam menyediakan hunian bagi warga terdampak bencana.
Dimana dalam waktu delapan hari sejak dimulai pada 24 Desember 2025, sebanyak 600 unit rumah huntara berhasil diselesaikan.
“Danantara membuktikan dalam delapan hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya cukup baik. Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi dan meringankan penderitaan rakyat. Itu merupakan kewajiban kita sebagai pejabat dan pemimpin,” kata Presiden Prabowo saat mengunjungi Aceh Tamiang, pada Kamis 01 Januari 2026.
Presiden Prabowo juga mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan warga terdampak bisa segera kembali memulai kehidupan dengan layak dan bermartabat.
