Banda Aceh — Pemerintah Aceh mengambil langkah serius untuk menjamin ketersediaan pasokan daging bagi masyarakat, menyusul terganggunya produksi dan distribusi daging lokal akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa pada pekan ini Gubernur Aceh telah melakukan serangkaian pertemuan penting di Jakarta guna membahas kebutuhan strategis daerah, salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat Aceh.
“Secara khusus, pada Senin (19/1/2026), Gubernur Aceh telah bertemu dengan Menteri Perdagangan RI, Dr. Budi Santoso, M.Si, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T. Adi Darma, ST,” ujar Muhammad MTA.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh menekankan kondisi pasokan daging lokal yang dipastikan terganggu akibat dampak bencana alam. Banjir dan longsor menyebabkan terganggunya peternakan, distribusi logistik, serta rantai pasok daging di sejumlah sentra produksi.
“Oleh karena itu, fokus utama pertemuan ini adalah mencari solusi konkret agar kebutuhan daging masyarakat Aceh tetap terpenuhi, khususnya menjelang momen-momen penting,” jelasnya.
Gubernur Aceh, lanjut Muhammad, telah meminta Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Aceh (PEMA) untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam hal kuota dan izin impor daging. Saat ini, PEMA tengah melakukan percepatan koordinasi dan telah menggelar sejumlah pertemuan dengan kementerian dan lembaga guna memastikan langkah tersebut dapat segera direalisasikan.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan daging tahun 2026, terutama menghadapi tradisi Meugang yang menjadi bagian penting budaya masyarakat Aceh, PEMA akan menempuh mekanisme kerja sama business to business (B to B). Skema ini akan dilakukan dengan badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan yang saat ini memegang kuota impor daging.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, total kebutuhan daging di Aceh pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 9.618 ton. Dari jumlah tersebut, kebutuhan daging pada momen khusus Meugang saja rata-rata mencapai 1.000 hingga 1.500 ton setiap kali pelaksanaan. Sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan harian masyarakat serta sektor usaha sepanjang tahun berjalan.
Muhammad MTA menegaskan, Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai langkah pemulihan kondisi pascabencana dengan supervisi ekstra dari Pemerintah Pusat. Seluruh kebijakan yang diambil bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, menekan gejolak harga, serta melindungi daya beli masyarakat.
“Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Aceh selalu mengajak semua pihak untuk bersatu dan bergandengan tangan bersama masyarakat. Kita ingin Aceh bangkit dari bencana ini dan menjadi lebih baik ke depan,” pungkasnya.(**)
