Jakarta – Kontroversi pernyataan tokoh agama asal Jawa Tengah, KH Ahmad Eko Nuryanto, yang mengaitkan bencana alam di Aceh dengan isu separatisme masa lalu akhirnya berujung pada permintaan maaf terbuka. Pernyataan tersebut sebelumnya viral di media sosial setelah potongan video ceramahnya tersebar luas dan menuai kecaman dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat Aceh.
Dalam video ceramah yang beredar, KH Ahmad Eko Nuryanto menyebut Aceh sebagai daerah yang “dilaknat” karena pernah mengangkat isu kemerdekaan. Ia bahkan mengaitkan murka Tuhan dengan bencana alam yang pernah melanda provinsi yang dikenal sebagai Serambi Mekah tersebut. Pernyataan itu dinilai menyudutkan, melukai perasaan masyarakat Aceh, serta tidak memiliki dasar ilmiah maupun landasan teologis yang kuat.
Reaksi keras pun bermunculan. Warganet, tokoh masyarakat, akademisi, hingga aktivis kemanusiaan menilai narasi tersebut berbahaya karena berpotensi memperkuat stigma negatif terhadap Aceh dan membuka kembali luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih. Banyak pihak menegaskan bahwa bencana alam tidak boleh dikaitkan dengan hukuman Tuhan terhadap suatu daerah atau kelompok tertentu.
Menanggapi polemik tersebut, KH Ahmad Eko Nuryanto akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Aceh. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui siaran pers pada Jumat (16/1/2026), ia mengakui kekeliruan ucapannya dan menyatakan penyesalan mendalam.
“Saya sangat menyesal atas kata-kata saya yang telah menyakiti hati nurani saudara-saudari di Aceh. Tidak ada niat saya untuk memecah belah atau merendahkan daerah mana pun, termasuk Aceh yang memiliki nilai-nilai budaya dan keagamaan yang tinggi,” ujar KH Ahmad Eko Nuryanto.
Ia menegaskan bahwa pernyataan dalam ceramah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menilai keimanan suatu daerah. Menurutnya, potongan ceramah yang beredar telah menimbulkan kesalahpahaman luas dan berdampak pada keharmonisan antarumat dan antardaerah.
Lebih lanjut, KH Ahmad Eko Nuryanto berjanji akan lebih berhati-hati dan bijak dalam menyampaikan ceramah keagamaan ke depan. Ia juga menyatakan komitmennya untuk menghargai keragaman sejarah, budaya, serta dinamika sosial-politik di setiap daerah di Indonesia.
“Saya berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi saya pribadi, tetapi juga bagi kita semua agar lebih arif dalam berbicara, terutama terkait isu-isu sensitif yang menyangkut identitas dan sejarah suatu daerah,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh masyarakat Aceh terkait permintaan maaf tersebut. Namun sejumlah kalangan berharap permintaan maaf ini dapat menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan dan memperkuat semangat persatuan nasional.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peran tokoh agama di ruang publik sangat strategis. Setiap pernyataan yang disampaikan memiliki dampak luas dan karenanya dituntut untuk mengedepankan pesan-pesan yang menyejukkan, mempersatukan, serta berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.(**)
