Jakarta – Pemerintah pusat menyiapkan langkah strategis dalam penanganan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2025. Salah satu upaya yang tengah dirancang adalah pemanfaatan endapan lumpur sisa banjir sebagai material pembangunan tanggul, khususnya di wilayah Aceh yang terdampak cukup parah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibahas bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pemerintah menilai endapan lumpur yang menumpuk di sungai-sungai dan kawasan permukiman pascabanjir dapat dimanfaatkan secara produktif, sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi risiko banjir berulang di masa mendatang.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Pertahanan, terutama untuk wilayah seperti Aceh Tamiang dan Meureudu. Di daerah-daerah yang terdampak besar, lumpurnya akan dibersihkan dan nantinya digunakan untuk pembangunan tanggul,” ujar Tito saat ditemui di Skadron 45 Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Sebagaimana diketahui, banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah provinsi di Sumatera pada November 2025 akibat curah hujan ekstrem yang berlangsung dalam waktu lama. Bencana tersebut menimbulkan kerusakan luas, merendam ribuan rumah warga, merusak infrastruktur, serta menelan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Hingga kini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat masih berada dalam tahap pemulihan pascabencana.
Tito menjelaskan, salah satu persoalan utama pascabanjir adalah tingginya sedimentasi lumpur di aliran sungai. Di sejumlah lokasi, endapan lumpur bahkan sudah hampir sejajar dengan permukaan tanah di permukiman warga. Kondisi ini membuat kapasitas sungai menurun drastis sehingga air sangat mudah meluap ketika hujan deras kembali turun.
“Sedimentasi ini harus segera ditangani. Lumpur akan dikeruk dari dasar sungai agar aliran air kembali normal, dan material kerukan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun tanggul penahan air,” jelas Tito. Dengan adanya tanggul tersebut, diharapkan air sungai tidak lagi meluap ke kawasan permukiman saat musim hujan tiba.
Meski demikian, Tito mengakui bahwa hingga saat ini pemerintah masih memfokuskan pemanfaatan lumpur untuk kebutuhan pembangunan tanggul. Ia belum merinci apakah endapan lumpur tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti bahan konstruksi alternatif atau kebutuhan industri.
Terkait isu adanya pihak swasta yang berminat membeli lumpur sisa banjir di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Tito menyebutkan bahwa informasi tersebut masih belum dapat dipastikan. “Katanya ada yang tertarik membeli lumpur itu, tapi saya belum mendapat informasi yang pasti,” ujar mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut.
Rencana pemanfaatan lumpur ini dinilai sebagai langkah inovatif yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sedimentasi pascabanjir, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir. Pemerintah berharap, dengan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul yang lebih kuat, risiko bencana serupa di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan, berbasis mitigasi, dan memanfaatkan sumber daya yang ada demi keselamatan masyarakat.(**)
