Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akhirnya angkat bicara merespons sorotan dan kritik publik terkait anggaran pembangunan sumur bor senilai Rp150 juta di wilayah terdampak bencana. Proyek tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan warganet di berbagai platform media sosial, bahkan disebut sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.
Perdebatan bermula ketika sejumlah netizen membandingkan biaya pembangunan sumur bor yang dikerjakan oleh TNI AD dengan sumur milik warga di beberapa daerah yang disebut hanya menelan biaya puluhan juta rupiah. Perbandingan itu kemudian memicu tudingan adanya potensi pemborosan, ketidakefisienan, hingga dugaan mark up anggaran.
“Sumur bor di desa kami enggak sampai Rp50 juta,” tulis salah seorang warganet. Komentar senada juga bermunculan, yang mempertanyakan transparansi proyek serta menuntut pemerintah membuka secara rinci komponen biaya pembangunan sumur bor tersebut kepada publik. Kritik itu dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di ruang digital.
Menanggapi polemik tersebut, Jenderal Maruli meminta masyarakat untuk tidak menilai sebuah proyek kemanusiaan hanya dari perbandingan angka semata tanpa memahami kondisi riil di lapangan. Menurutnya, setiap wilayah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, mulai dari akses lokasi, kondisi geografis, hingga kebutuhan teknis yang tidak bisa disamakan satu sama lain.
“Marilah kita bersama-sama, jangan semua merasa mengoreksi terus. Kritik itu bagus supaya kami juga evaluasi, tapi jangan memberi kesan seolah-olah kami ini banyak salah,” ujar Maruli. Ia menegaskan bahwa kritik konstruktif tetap dibutuhkan, namun harus disertai pemahaman konteks dan fakta di lapangan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
KSAD juga mengungkap bahwa dalam banyak proyek kemanusiaan, TNI AD tidak hanya membangun infrastruktur semata, tetapi juga memastikan kualitas, daya tahan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Faktor keamanan, logistik, serta keterlibatan personel di wilayah bencana juga menjadi bagian dari perhitungan anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Maruli turut menyinggung julukan sinis “Jenderal Baut” yang kerap disematkan kepadanya di media sosial. Julukan itu mencuat setelah ia mengungkap dugaan adanya sabotase pada jembatan darurat Bailey di kawasan Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh. Saat itu, ia menyebut ada pihak-pihak tertentu yang mencabut baut-baut jembatan sehingga membahayakan keselamatan masyarakat.
“Saya dibilangnya Jenderal Baut katanya. Saya yang merencanakan dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya, kita pasang sampai akhirnya bisa digunakan masyarakat,” kata Maruli. Ia menegaskan bahwa keterlibatannya hingga urusan teknis di lapangan merupakan bentuk tanggung jawab dan kepeduliannya agar fasilitas yang dibangun benar-benar aman dan berfungsi optimal.
Penyebutan “Jenderal Baut” terhadap Maruli pun ramai beredar di berbagai platform media sosial, seperti TikTok dan lainnya. Menanggapi hal tersebut, jenderal bintang empat ini tidak menampik rasa kesalnya terhadap pihak-pihak yang dinilainya sengaja bersikap usil dan tidak menghargai kerja keras aparat di lapangan.
“Yang otaknya sebaut, ya orang itu… biarin aja,” ujar Maruli saat jumpa pers di Jakarta, menegaskan bahwa dirinya tetap fokus pada tugas utama TNI AD dalam membantu masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana.
Ia pun kembali menegaskan bahwa setiap langkah yang dilakukan TNI AD, baik pembangunan sumur bor maupun jembatan darurat, semata-mata bertujuan untuk kepentingan rakyat. Maruli berharap publik dapat melihat upaya tersebut secara lebih utuh dan objektif, serta tetap mendukung kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan aparat negara demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.(**)
