Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Salah satu langkah konkret yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan hunian tetap (huntap) bagi keluarga terdampak bencana, termasuk sebanyak 1.000 unit huntap di Provinsi Aceh.
Program ini merupakan bagian dari rencana besar pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang akan tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumatera Utara 1.003 unit, dan Sumatera Barat 600 unit. Hunian tetap ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam, sekaligus mendukung pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak.
Menariknya, pembangunan ribuan huntap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh pembiayaan bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) berbagai pihak. Hal ini menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah dalam penanganan kebencanaan dan kemanusiaan.
Selain itu, dukungan besar juga datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi yang berkomitmen menyediakan 2.500 unit hunian tetap sebagai bagian dari aksi kemanusiaan mereka di Indonesia. Sementara itu, sebanyak 103 unit huntap lainnya merupakan inisiatif langsung Menteri PKP, Maruarar Sirait, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat terdampak bencana.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat segera menempati rumah yang layak, aman, dan permanen. Ia menargetkan proses pembangunan dapat segera dimulai tanpa menunggu terlalu lama, mengingat kebutuhan mendesak para korban bencana.
Untuk tahap awal, pembangunan huntap akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara, dengan lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Groundbreaking atau peletakan batu pertama direncanakan akan dilaksanakan pekan ini, sebagai penanda dimulainya proyek pembangunan secara fisik.
Setelah tahap awal berjalan, pembangunan huntap di Aceh dan Sumatera Barat akan menyusul sesuai dengan kesiapan lahan dan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program ini, mulai dari penyediaan lahan, pendataan penerima manfaat, hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan.
Dengan terealisasinya program ini, pemerintah berharap para penyintas bencana tidak hanya mendapatkan tempat tinggal baru, tetapi juga kembali memiliki rasa aman, harapan, dan semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pembangunan hunian tetap ini menjadi simbol hadirnya negara dan seluruh elemen masyarakat dalam mendampingi korban bencana menuju pemulihan yang berkelanjutan.(**)
