Singkil — Penanganan pascabanjir di Singkil tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan fisik yang rusak, tetapi juga harus menyentuh aspek keadilan dan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Hal ini menjadi benang merah dalam pertemuan antara Ketua DPRK Singkil, H. Amaliun, dan Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh, Drs. Isa Alima, pada Rabu (7/1).
H. Amaliun menekankan bahwa meskipun dampak banjir di Singkil tidak separah daerah lain, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi harus dilakukan secara merata dan adil bagi seluruh masyarakat terdampak.
“Kita tidak ingin ada ketimpangan dalam penanganan pascabanjir. Pemulihan ekonomi harus berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur, agar masyarakat benar-benar pulih dan sejahtera,” tegas H. Amaliun.
Isa Alima mendukung penuh pernyataan tersebut dan menilai pandangan Ketua DPRK Singkil sebagai representasi lebih kurang 140 ribu suara rakyat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Ini adalah aspirasi yang lahir dari hati nurani rakyat. Pemerintah harus segera merespons dengan kebijakan yang nyata dan terukur,,” ujar Isa Alima.
Lebih lanjut, H. Amaliun menyoroti potensi besar ekonomi masyarakat pesisir yang harus segera digenjot. Ia mengusulkan agar pulau yang kini telah sah menjadi milik Aceh dapat diberdayakan sebagai destinasi wisata bahari yang menarik.
“Pulau ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat pesisir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan semua pihak bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya tentang membangun kembali yang rusak, tetapi juga tentang menata ulang masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Singkil. Harapan kini tertuju pada laut, pada pesisir, pada kerja kolektif yang berlandaskan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.(**)
